Politik Belanda

Politik Belanda Politiek in Nederland
Lambang negara Belanda
Tipe politik	Negara kesatuan kerajaan konstitusional parlementer
Konstitusi	Konstitusi Belanda
Legislative branch
Nama	Dewan Negara Belanda
Jenis	Sistem dua kamar
Tempat meeting	Binnenhof
Majelis tinggi
Nama	Senat (Eerste Kamer)
Perwira Ketua	Jan Anthonie Bruijn, Ketua Senat
Lower house
Nama	Dewan Perwakilan Rakyat (Tweede Kamer)
Perwira Ketua	Martin Bosma, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Executive branch
Head of State
Judul	Raja atau Ratu
Saat ini	Willem-Alexander dari Belanda
Penunjuk arah	Turun temurun
Head of Government
Judul	Raja atau Ratu (de jure) Perdana Menteri (de facto)
Saat ini	Dick Schoof
Penunjuk arah	Monarki
Kabinet
Nama	Kabinet Schoof
Pemimpin	Perdana Menteri
Penunjuk arah	Monarki
Markas besar	Binnenhof
Kementerian	15
Cabang yudikatif
Nama	Peradilan Belanda
Pengadilan	Dineke de Groot
Kedudukan	Den Haag
Mahkamah Agung Belanda

Kerajaan Belanda
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Belanda
Konstitusi Piagam Wet Algemene Bepalingen Hak Asasi Manusia
Monarki Raja Willem-Alexander Dewan Menteri Menteri Berkuasa Penuh Aruba Curaçao St. Maarten
Kabinet Perdana Menteri (daftar) Dick Schoof Wakil Perdana Menteri Fleur Agema Sophie Hermans Eddy van Hijum Mona Keijzer Kabinet (daftar) Kabinet sekarang (ke-72 / Schoof)
Dewan Negara Senat Presiden: Jan Anthonie Bruijn Keanggotaan sekarang Komposisi historis Dewan Perwakilan Ketua: Martin Bosma Keanggotaan sekarang Komposisi historis Komite parlemen
Yudisial Mahkamah Agung Dewan Tinggi Negara Dewan Nasional Pengadilan Audit Ombudsman Nasional
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023 Provinsi: 2003 2007 2011 2015 2019 2023 Munisipal: 2002 2006 2010 2014 2018 2022 Eropa: 2004 2009 2014 2019 2024 Referendum Referendum: 2005 2016 Partai politik Politisi
Pemerintahan lokal Politik provinsi Dewan Air Politik munisipal Kepulauan BES
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: Caspar Veldkamp Misi diplomatik dari Belanda ke Belanda Hukum kewarganegaraan Belanda Paspor Belanda Persyaratan visa warga negara Belanda Kebijakan visa Kawasan Schengen Kebijakan visa Kerajaan Belanda di Karibia
Topik terkait Hukum di Belanda Dewan Sosial Ekonomi Bank Sentral Sejarah kontemporer Republikanisme di Belanda Dewan Sosial dan Ekonomi
Negara lainnya Atlas
l b s

Belanda adalah negara demokrasi perwakilan parlementer. Sebagai negara monarki konstitusional, Belanda diorganisasi sebagai negara kesatuan yang terdesentralisasi.^[1] Belanda dapat digambarkan sebagai negara konsosiasional. Politik dan pemerintahan Belanda ditandai oleh semangat bersama untuk mencapai konsensus luas dalam isu-isu penting, baik di dalam komunitas politik maupun masyarakat secara keseluruhan.^[1]

Konstitusi Belanda mencantumkan hak-hak sipil dan sosial dasar warga negara Belanda serta menjelaskan posisi dan fungsi lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Konstitusi ini berlaku di Belanda, salah satu dari empat negara konstituen Kerajaan Belanda. Belanda mencakup seluruh wilayah Eropa, serta pulau-pulau Karibia seperti Bonaire, Sint Eustatius, dan Saba. Kerajaan secara keseluruhan (Belanda bersama dengan Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten) memiliki Statutnya sendiri yang menggambarkan sistem politik federatifnya.

Belanda tidak memiliki mahkamah konstitusi, dan hakim tidak memiliki wewenang untuk meninjau undang-undang berdasarkan konstitusionalitasnya. Namun, perjanjian internasional dan Statuta Kerajaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum Belanda dan Konstitusi, sehingga hakim diizinkan untuk menilai undang-undang berdasarkan perjanjian tersebut dalam kasus tertentu. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan yang bukan undang-undang dalam arti ketat (seperti pedoman kebijakan atau undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah provinsi atau kota) dapat diuji konstitusionalitasnya.

Perubahan terhadap Konstitusi harus disetujui oleh kedua Majelis dari Dewan Negara (bahasa Belanda: Staten-Generaal) sebanyak dua kali. Pada tahap pertama, diperlukan suara mayoritas. Setelah parlemen dibubarkan dan pemilihan umum diadakan, kedua Majelis harus menyetujui perubahan yang diusulkan kembali dengan mayoritas dua pertiga.

Belanda telah menjadi monarki sejak tahun 1813, namun telah diperintah oleh anggota Wangsa Oranye-Nassau (awalnya oleh para stadhouder terpilih dan kemudian turun-temurun) sejak tahun 1556, ketika Willem Sang Pendiam diangkat sebagai stadhouder dan memimpin Pemberontakan Belanda yang berhasil melawan Spanyol.

Monarki saat ini didirikan pada tahun 1813. Setelah pengusiran Prancis, Pangeran Oranye diproklamasikan sebagai Pangeran Berdaulat Belanda. Monarki baru ini dikukuhkan pada tahun 1815 di Kongres Wina sebagai bagian dari penataan ulang Eropa setelah jatuhnya Napoleon. Wangsa Oranye-Nassau diberikan wilayah yang kini menjadi Belanda dan Belgia untuk diperintah sebagai Kerajaan Bersatu Belanda. Antara tahun 1815 hingga 1890, Raja Belanda juga merangkap sebagai Adipati Agung Luksemburg.

Raja saat ini adalah Willem-Alexander, sementara pewaris takhta adalah Catharina-Amalia, Putri Oranye.

Secara konstitusional, raja adalah kepala negara dan memiliki peran dalam proses legislatif, karena ia harus menandatangani setiap undang-undang agar sah. Raja juga secara ex officio menjadi ketua Dewan Negara, yang memberikan nasihat kepada kabinet tentang setiap rancangan undang-undang dan menjadi pengadilan terakhir untuk hukum administrasi. Meskipun Raja Willem-Alexander menjalankan fungsi-fungsi ini dengan serius, ia menahan diri untuk tidak menggunakan kekuasaannya dalam posisi-posisi tersebut. Hingga tahun 2012, raja juga memainkan peran penting dalam pembentukan kabinet setelah pemilu umum atau krisis kabinet. Raja biasa menunjuk seorang informateur,^[2] yang memimpin perundingan pembentukan, setelah berkonsultasi dengan para pemimpin parlemen dari semua partai yang diwakili di majelis rendah Dewan Negara. Karena nasihat ini menjadi catatan publik, raja tidak dapat dengan mudah mengambil arah yang bertentangan dengan nasihat mayoritas di parlemen. Namun, apa yang sebenarnya dibicarakan di balik pintu tertutup istana tidak diketahui. Setelah perundingan pembentukan selesai, raja menunjuk kabinet. Saat pemerintahan jatuh, Perdana Menteri harus meminta raja untuk membubarkan kabinet.

Pemerintah Belanda (regering) secara konstitusional terdiri dari raja dan para menteri. Raja hanya berperan dalam pengangkatan menteri dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Para menteri secara kolektif membentuk Dewan Menteri. Dewan eksekutif ini bertemu setiap hari Jumat di Trêveszaal di Binnenhof, dan bertugas memprakarsai undang-undang serta kebijakan. Meskipun sebagian besar menteri memimpin kementerian, sejak tahun 1939 diperbolehkan untuk mengangkat menteri tanpa portofolio. Perdana Menteri Belanda memimpin kabinet dan merupakan tokoh politik paling penting dalam pemerintahan Belanda.

Pemerintah nasional (Rijksoverheid atau het Rijk) terdiri dari kementerian-kementerian, organisasi pelaksana yang berada di bawah tanggung jawab kementerian, inspeksi, dan Dewan-Dewan Tinggi Negara.^[3] Pemerintah ini berperan dalam persiapan dan pelaksanaan rencana-rencana pemerintah dan parlemen.

Parlemen Belanda, yang secara resmi dikenal sebagai Staten-Generaal, terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (Tweede Kamer) dan Senat (Eerste Kamer). Kedua majelis ini berkedudukan di Binnenhof, Den Haag, dan membahas usulan undang-undang serta meninjau tindakan kabinet. Hanya DPR yang memiliki hak untuk mengusulkan atau mengamandemen undang-undang, sementara Senat menilai relevansi undang-undang tersebut dengan hukum Belanda, karena Belanda tidak memiliki mahkamah konstitusi. Saat ini, terdapat 150 anggota DPR dan 75 Senator.

Anggota DPR dipilih langsung setiap 4 tahun dengan sistem perwakilan proporsional daftar partai. Anggota dipilih atas dasar pribadi, sehingga jika seorang anggota tidak lagi sejalan dengan partainya, ia dapat memutuskan untuk tetap di parlemen, baik sebagai perwakilan independen maupun sebagai anggota partai parlemen lain. Jika seorang anggota memutuskan untuk mengundurkan diri, kursi kosong tersebut kembali ke partai asal yang mengumpulkan suara, dan ditawarkan kepada kandidat dengan peringkat tertinggi dalam daftar pemilihan partai yang belum terpilih. Pemerintahan koalisi dapat jatuh sebelum masa jabatannya habis, yang biasanya mengakibatkan pembubaran awal Dewan dan pemilu baru.

Anggota Senat (Senator) dipilih secara tidak langsung oleh anggota dewan provinsi setiap empat tahun, tepat setelah pemilu dewan provinsi, melalui sistem perwakilan proporsional. Saat ini, Senat lebih dianggap sebagai lembaga berisi negarawan senior yang meninjau undang-undang dengan tenang, jauh dari tekanan politik dan media harian. Posisi senator adalah pekerjaan paruh waktu, karena institusi ini bersidang sekali seminggu.

Sistem perwakilan proporsional, dikombinasikan dengan pembagian sosial historis antara kaum Katolik, Protestan, sosialis, dan liberal, telah menghasilkan sistem multipartai.

Dewan Nasional (Raad van State) adalah badan penasihat kabinet mengenai aspek konstitusional dan yudisial dari perundang-undangan dan kebijakan. Semua rancangan undang-undang diajukan ke Dewan Nasional untuk mendapatkan nasihat. Meskipun nasihat tersebut tidak mengikat, kabinet diwajibkan untuk merespons dan biasanya nasihat ini memiliki peran penting dalam perdebatan yang terjadi di Parlemen. Selain itu, Dewan Nasional berfungsi sebagai pengadilan tata usaha negara.

Dewan ini secara ex officio dipimpin oleh raja. Pewaris takhta yang potensial menjadi anggota Dewan ketika mencapai usia dewasa menurut hukum. Raja menyerahkan urusan sehari-hari kepada Wakil Presiden Dewan Nasional, yang saat ini dijabat oleh Thom de Graaf, serta para anggota dewan lainnya yang umumnya adalah spesialis hukum, mantan menteri, anggota parlemen, hakim, atau profesor hukum.

Sistem politik Belanda memiliki lima Dewan Tinggi Negara (Hoog College van Staat) yang disebut-sebut, yang secara eksplisit dianggap independen oleh Konstitusi. Selain dua majelis Parlemen dan Dewan Nasional, lembaga-lembaga ini adalah Badan Audit dan Ombudsman Nasional.

Badan Audit meneliti apakah dana publik dikumpulkan dan digunakan secara sah dan efektif. Ombudsman Nasional menyelidiki keluhan tentang fungsi dan praktik pemerintah. Seperti halnya nasihat dari Dewan Negara, laporan dari organisasi-organisasi ini tidak mudah diabaikan dan sering kali memainkan peran penting dalam perdebatan publik dan politik.

Sistem peradilan Belanda meliputi 11 pengadilan distrik, 4 pengadilan banding, 3 pengadilan banding administratif (Pengadilan Banding Pusat, Pengadilan Banding Perdagangan dan Industri, dan Dewan Nasional) dan Mahkamah Agung. Semua pengangkatan hakim dilakukan oleh Pemerintah. Hakim diangkat seumur hidup hingga mereka pensiun pada usia 70 tahun.

Sebagai bagian dari tradisi Belanda dalam pengambilan keputusan berbasis konsensus yang depolitisasi, pemerintah sering menggunakan dewan penasihat yang terdiri dari pakar akademisi atau perwakilan dari pemangku kepentingan.

Dewan penasihat yang paling menonjol adalah Dewan Sosial Ekonomi (bahasa Belanda: Sociaal Economische Raad, SER), yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja dan organisasi pengusaha, bersama dengan pakar yang ditunjuk pemerintah. Dewan ini dikonsultasikan pada tahap awal dalam pembuatan kebijakan keuangan, ekonomi, dan sosial. Dewan ini memberikan nasihat kepada pemerintah, dan seperti nasihat dari Dewan Tinggi Negara, nasihatnya tidak mudah diabaikan. SER memimpin sistem PBO (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie), organisasi pengaturan mandiri yang berkontribusi dalam pembuatan undang-undang untuk sektor ekonomi tertentu.

Sepertiga anggota dewan yang tersisa ditunjuk oleh pemerintah. Mereka termasuk profesor ekonomi dan bidang terkait, serta perwakilan dari Centraal Planbureau dan De Nederlandsche Bank. Selain itu, perwakilan organisasi lingkungan dan konsumen terwakili dalam kelompok kerja SER.

Belanda dibagi menjadi 12 provinsi yang bertanggung jawab atas perencanaan perkotaan, kebijakan kesehatan, dan rekreasi, dalam batasan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional. Selain itu, provinsi mengawasi kebijakan dan keuangan pemerintah kota serta dewan air. Dewan Provinsi dipilih secara langsung oleh penduduk setiap empat tahun sekali. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Komisaris Raja (atau Ratu) dan Dewan Pengurus Provinsi. Komisaris diangkat oleh pemerintah nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan. Anggota Dewan Pengurus Provinsi diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Provinsi.

Pemerintah lokal di Belanda terdiri dari 342 munisipalitas atau kotamadya (per 2023). Munisipalitas bertanggung jawab atas pendidikan, perencanaan wilayah, dan jaminan sosial, dalam batasan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional dan provinsi. Seperti Dewan Provinsi, Dewan Kota dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali. Munisipalitas dipimpin oleh eksekutif kota yang terdiri dari wali kota dan sejumlah anggota dewan (aldermen). Wali kota diangkat oleh pemerintah nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan. Anggota dewan (aldermen) diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada dewan kota. Kota-kota besar seperti Amsterdam dan Rotterdam terbagi dalam wilayah administratif (stadsdelen) yang memiliki tanggung jawab (terbatas) mereka sendiri.

Pemerintah lokal di Belanda Karibia terdiri dari 3 badan publik yang kadang disebut "munisipalitas khusus" dan bukan bagian dari provinsi. Mereka dipimpin oleh seorang Letnan Jenderal (bahasa Belanda: gezaghebber) dan "eilandgedeputeerden" yang bertanggung jawab kepada dewan pulau, yang dipilih melalui pemilihan langsung. Aktivitas mereka serupa tetapi lebih luas daripada kotamadya.

Selain itu, ada dewan air yang bertanggung jawab atas jalur air darat negara, tingkat air tanah, polder, tanggul, dan pekerjaan air lainnya. Dewan ini dipimpin oleh perwakilan perusahaan, petani, organisasi konservasi alam, dan perwakilan yang dipilih oleh warga di wilayah tersebut. Mereka memiliki wewenang untuk memungut pajak dari penduduknya.

Kebijakan luar negeri Belanda didasarkan pada empat komitmen dasar: hubungan transatlantik, integrasi Eropa, pembangunan internasional, dan hukum internasional. Meskipun secara historis Belanda dulunya merupakan negara netral, Belanda telah bergabung dengan banyak organisasi internasional sejak Perang Dunia II, yang paling menonjol adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, dan Uni Eropa. Ekonomi Belanda sangat terbuka dan sangat bergantung pada perdagangan internasional. Salah satu isu internasional yang paling kontroversial seputar Belanda adalah kebijakan liberalnya terhadap obat-obatan terlarang.

Kebijakan di Belanda mengenai obat-obatan, prostitusi, pernikahan sesama jenis, aborsi, dan eutanasia termasuk yang paling liberal di dunia.

1. ^ ^{a b} Civil service systems in Western Europe edited by A. J. G. M. Bekke, Frits M. Meer, Edward Elgar Publishing, 2000, Chapter 7
2. ^ "Taken informateur". Tweede Kamer. 7 Mei 2018. 
3. ^ Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en (2010-07-02). "Organisatie Rijksoverheid - Rijksoverheid - Rijksoverheid.nl". www.rijksoverheid.nl (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 2024-11-10. 

• Situs resmi pemerintah Belanda
• (dalam bahasa Belanda) Parlement.com, informasi terperinci mengenai pemilihan politisi, kabinet, partai, dll., sejak 1814.