Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah sebuah komisi yang ditugasi untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pada masa lampau oleh suatu pemerintahan, dengan harapan menyelesaikan konflik yang tertinggal dari masa lalu. Dengan berbagai nama, komisi ini kadang-kadang dibentuk oleh negara-negara yang muncul dari masa-masa pergolakan internal, perang saudara, atau pemerintahan diktatur. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, yang dibentuk oleh Presiden Nelson Mandela setelah apartheid, pada umumnya dianggap sebagai sebuah model untuk Komisi Kebenaran, yang jarang, kalaupun pernah, dicapai di tempat-tempat lain. Sebagai laporan pemerintah, mereka dapat memberikan bukti-bukti menentang revisionisme sejarah atas terorisme negara dan kejahatan-kejahatan lain serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Komisi-komisi kebenaran kadang-kadang dikritik karena membiarkan kejahatan tidak dihukum, dan menciptakan impunitas bagi pelanggar-pelanggar hak asasi manusia yang serius.

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Setelah transisi dari apartheid, Presiden Nelson Mandela memberikan wewenang kepada suatu komisi kebenaran untuk mempelajari akibat-akibat apartheid di negara itu. [1]

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Greensboro (GTRC) – sebuah lembaga tak resmi.
• Joshua Micah Marshall menyerukan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi tentang penyiksaan yang disponsori AS di Irak dan tempat-tempat lainnya.[2] Diarsipkan 2007-02-13 di Wayback Machine.
• Kenneth Brady membentangkan kemungkinan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi AS dalam filmnya The Time Is Now, dan meneliti pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan dalam kebijakan luar negeri AS yang dilakukan selama 40 tahun terakhir. [3] Diarsipkan 2021-03-09 di Wayback Machine.

• Komisi Nasional untuk Penghilangan Paksa (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas)

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; "Laporan Rettig")
• Komisi Nasional Penahanan dan Penyiksaan Politik ("Laporan Valech")

• Komisi Kebenaran (Comisión de la Verdad) PBB [4]

• Komisi Rekonsiliasi dan Persatuan

• Komisi Rekonsiliasi Nasional [5] Diarsipkan 2007-06-07 di Archive.is

• Komisi Klarifikasi Historis (Comisión para el Esclarecimiento Histórico)

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Republik Korea (bahasa Korea: 진실•화해를 위한 과거사 정리 위원회)[6] Diarsipkan 2015-04-02 di Wayback Machine.

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [7]

• Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi (IER).

• Komisi kebenaran (Comisión de la Verdad)

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Comisión de la Verdad y Reconciliación)

• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

• Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação de Timor Leste; sejak 2000)
• Komisi Kebenaran dan Persahabatan (2005–)[8]

• Kebijakan Soviet tentang glasnost yang dibentuk dalam cara serupa untuk menangani kejahatan-kejahatan pada masa lampau.
• Kebijakan Jerman Vergangenheitsbewältigung sering kali dibandingkan dengan kebenaran dan rekonsiliasi
• Komisi Kebenaran tentang komisi kebenaran pada umumnya

• Koleksi Digital Komisi Kebenaran Diarsipkan 2005-12-12 di Wayback Machine. (Institut Perdamaian Amerika Serikat)
• Komisi Kebenaran
• International Center of Transitional Justice