Eksekutif (pemerintahan)

Bagian dari seri tentang
Politik
Topik utama Daftar artikel politik Politik berdasarkan negara Ekonomi politik Sejarah politik Sejarah politik dunia
Sistem politik Anarkisme Demokrasi Direksional Federasi Feodalisme Kediktatoran Meritokrasi Monarki Negara-kota Rezim hibrida Parlementer Presidensial Republik Semiparlementer Semipresidensial Teokrasi Spektrum politik kiri dan kanan
Disiplin akademik Ilmu politik (ilmuwan politik) Hubungan internasional (teori) Politik komparatif Filsafat politik
Administrasi publik Birokrasi (tingkat rendah) Teknokrasi Adhokrasi
Kebijakan Kebijakan publik (doktrin) Domestik dan Luar negeri Masyarakat madani Kepentingan publik
Organ pemerintahan Pemisahan kekuasaan Pembagian kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif Komisi pemilihan umum
Topik terkait Kedaulatan Teori perilaku politik Psikologi politik Orientasi biologi dan politik Organisasi politik Intervensi asing dalam pemilu
Subseri Sistem pemilihan umum Pemilihan umum Pemungutan suara Federalisme Bentuk pemerintahan Ideologi Kampanye politik Partai politik
Portal politik
l b s

Eksekutif adalah salah satu dari tiga cabang utama pemerintahan, selain legislatif dan yudikatif, yang bertugas melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari. Eksekutif biasanya dipimpin oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti presiden, perdana menteri, atau raja, tergantung pada sistem politik negara yang bersangkutan. Di banyak negara, cabang eksekutif juga termasuk berbagai departemen atau kementerian serta lembaga yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintah.

Konsep eksekutif sebagai cabang pemerintahan yang independen dapat ditelusuri kembali ke teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh filsuf politik Prancis, Montesquieu, pada abad ke-18. Dalam karyanya, "The Spirit of the Laws", Montesquieu menguraikan gagasan bahwa pemerintah yang efektif harus dibagi menjadi tiga cabang yang terpisah dan independen: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan seimbang.

Dalam sistem monarki tradisional, kekuasaan eksekutif sering kali dipegang secara penuh oleh raja atau penguasa monarki. Namun, seiring dengan munculnya sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan eksekutif sering kali dibatasi oleh konstitusi dan dipantau oleh cabang legislatif dan yudikatif.

Cabang eksekutif memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan serta undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Beberapa fungsi utama eksekutif meliputi:

1. Pelaksanaan Hukum: Eksekutif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan oleh legislatif dijalankan dengan baik.
2. Administrasi Publik: Eksekutif mengelola berbagai urusan negara, termasuk pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan infrastruktur.
3. Hubungan Luar Negeri: Eksekutif biasanya bertanggung jawab untuk mewakili negara dalam hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk penandatanganan perjanjian internasional.
4. Anggaran dan Keuangan: Eksekutif menyiapkan dan mengelola anggaran negara, yang mencakup pengumpulan pajak dan pengeluaran pemerintah.
5. Keamanan dan Pertahanan: Eksekutif, terutama kepala negara atau pemerintahan, sering kali memiliki kendali atas angkatan bersenjata dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional

Struktur eksekutif bervariasi di berbagai negara, tergantung pada sistem politik dan pemerintahan yang diadopsi. Beberapa bentuk umum struktur eksekutif meliputi:

Dalam sistem presidensial, kepala eksekutif adalah seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat atau oleh badan pemilih tertentu. Presiden memiliki kekuasaan yang signifikan dan sering kali memegang kendali penuh atas pelaksanaan hukum serta kebijakan negara. Presiden juga dapat memiliki hak veto terhadap undang-undang yang diusulkan oleh legislatif.

Contoh negara dengan sistem presidensial:

• Amerika Serikat
• Indonesia
• Brasil

Dalam sistem parlementer, kepala eksekutif adalah perdana menteri yang dipilih oleh anggota parlemen. Kekuasaan eksekutif biasanya lebih tersebar dan bergantung pada dukungan dari mayoritas anggota legislatif. Kepala negara dalam sistem parlementer sering kali memiliki peran seremonial, seperti seorang raja atau presiden, sementara perdana menteri memegang kekuasaan eksekutif yang lebih substansial.

Contoh negara dengan sistem parlementer:

• Britania Raya
• Jepang
• Kanada

Dalam sistem semi-presidensial, terdapat pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri. Presiden biasanya dipilih oleh rakyat dan memegang kekuasaan signifikan dalam bidang tertentu, seperti kebijakan luar negeri dan pertahanan, sementara perdana menteri, yang dipilih oleh parlemen, menangani urusan pemerintahan sehari-hari.

Contoh negara dengan sistem semi-presidensial:

• Prancis
• Rusia
• Portugal

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, eksekutif didukung oleh sejumlah lembaga yang mengelola berbagai aspek administrasi negara. Lembaga-lembaga ini dapat berbentuk kementerian, departemen, atau agen-agen pemerintah lainnya. Berikut ini adalah beberapa lembaga penting yang biasanya berada di bawah kontrol eksekutif:

1. Kementerian: Setiap kementerian bertanggung jawab atas satu bidang pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, atau pertahanan.
2. Lembaga Negara Non-Kementerian: Beberapa negara memiliki lembaga-lembaga yang berdiri sendiri, yang langsung bertanggung jawab kepada presiden atau kepala pemerintahan, seperti badan intelijen atau lembaga audit negara.
3. Pemerintah Daerah: Dalam sistem desentralisasi, pemerintahan daerah juga berada di bawah cabang eksekutif, dengan gubernur atau wali kota yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan di tingkat lokal.

Tergantung pada sistem pemerintahan, peran kepala negara dan kepala pemerintahan bisa berada pada satu orang atau dua orang yang berbeda. Misalnya:

• Kepala Negara: Kepala negara dapat berupa presiden (di republik) atau raja (di monarki) yang mewakili simbol negara dan memiliki fungsi seremonial.
• Kepala Pemerintahan: Kepala pemerintahan biasanya adalah orang yang memegang kekuasaan eksekutif substansial, seperti presiden di sistem presidensial atau perdana menteri di sistem parlementer.

Dalam beberapa sistem seperti semi-presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, meskipun ada perdana menteri yang mengelola administrasi sehari-hari.

Dalam negara demokrasi, eksekutif sering kali dipilih oleh rakyat secara langsung atau tidak langsung. Mekanisme pemilihan ini bervariasi dari satu negara ke negara lain, namun prinsip utama dalam demokrasi adalah bahwa kekuasaan eksekutif harus didasarkan pada mandat dari rakyat dan bertanggung jawab kepada publik serta badan legislatif.

• Kepala negara
• Kepala pemerintahan
• Pembagian kekuasaan
• Pemisahan kekuasaan
  • Legislatif
  • Yudikatif

• Sistem presidensial
• Sistem parlementer
• Sistem semipresidensial

• Montesquieu, C. (1748). The Spirit of the Laws.