Arah Pengembangan Kebijakan Kesehatan
Arah Pengembangan Kebijakan Kesehatan
Arah Pengembangan Kebijakan Kesehatan
22.8/10,000
World Health
Report 2006
To achieve UHC, front line services remain key. Fresh
thinking needed on service delivery models and on
associated health workforce. Services need health
workers – but remember they are a means to an end,
not an end in themselves.
Rethinking HRH – have to think about numbers;
distribution; individual competencies; appropriate team
skill-mix, to meet changing needs; available resources;
best use of resources.
To track progress, need better indicators and better
data
Attention to HRH not new, but intensified in recent years
2016 SEAR
- First report of
Decade of HRH
2014 SEAR - Consultation on
Health, the SDGs and
Launch of the role of UHC
Decade of health
2010 workforce
- WHO Code on strengthening
international 2015-2024
2017
recruitment/migra
WHA resolution on
tion 2016 Global
HRH and
- WHO - Global HRH implementation of
recommendations strategy outcomes of UN
2013
on retention in - UN High-Level High-Level
- Third Global Commission
rural/remote areas Forum on HRH, Commission on
2006 Recife “A Universal Health
World Health Truth: No Health Employment and
Report on Without a Workforce” Economic Growth
Health - Recommendations
workforce on Transformative
education
Decade of Strengthening HRH in SEAR 2015-24.
2 Education/Training
education
2.6 No mechanism to recognize the X X X
CPD
3.2
No standard of CPD X X X X
3.5
No accreditation of Training Center X X X X
training program
3.7
No data base on the training staffs X X X X
career mobility
3.11 Lack of policy to support the X X X X X
Notable achievements
have been made
16
As the sustainable expansion and
reform of health professionals’
education and training to increase
the quantity, quality and relevance
of health professionals, and in so
doing strengthen the country
health systems and improve
population health outcomes
17
Global strategic Future
Global strategy on directions for Direction and
human resources strengthening
Nursing
for health: nursing and
Workforce 2030 midwifery 2016– Development
2020 of Indonesia
18
Nasional:
1. Tuntutan masyarakat tentang yankes versus kualitas SDM dan
yankes
2. Yankes tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan SDM
3. Geografis yang menyebar menimbulkan tidak meratanya dan tidak
rasionalnya yankes oleh tenaga kesehatan
4. Sistem penghargaan dan perlindungan kerja yang tidak mendukung
5. Sistem pendidikan belum mampu menyiapkan tenaga kesehatan
yang kompeten sesuai dengan kebutuhan masyarakat: skill mix
competences bagi tenaga kesehatan
6. Tidak terintegrasinya perencanaan, produksi dan utilisasi/distribusi
tenaga kesehatan
Peraturan dan perundangan undangan:
1. memberikan perlindungan pada
masyarakat
2. profesionalisme dan arahan kerja perawat
mengatur uji kompetensi, sertifikasi,
registrasi dan lisensi
3. bekerja dalam lingkup kewenangan
berdasarkan kompetensi yang disiapkan dan
dijamin melalui sistem penataan keperawatan
secara utuh yang ditetapkan oleh UU
Keperawatan
UU, PP dan Kepmenkes, kendala:
1. tidak mengikat daerah secara penuh,
karena desentralisasi, lebih mengacu pada
perda
UU No. 36 Tentang Kesehatan, belum spesifik
diatur menjadi PP sementara Kepmenkes
kurang mengikat daerah.
UU No 44 Tentang Perumahsakitan belum
membangun kerja tim multidisiplin, belum
pro masyarakat
Konsil yang tidak kuat karena tidak secara
otonom mengatur secara utuh sistem
kredensial dan profesi keperawatan, di bawah
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
Sistem kredensial tidak mutlak menjadi
kewenangan konsil.
@ Uji kompetensi: PT, OP atau Lembaga
Terakreditasi
@ sertifikasi kompetensi: PT
@ registrasi: Konsil
@ lisensi: Dinkes Kab/Kota
Kesetaraan peraturan dan perundang undangan, contoh:
MRA, dan MEA cross border nursing regulation (ICN)
berdampak
a) pengakuan terhadap kompetensi:
b) memfilter perawat asing masuk ke Indonesia; sehingga
Perawat Indonesia akan kehilangan lapangan kerja dan
tidak bisa memanfaatkan peluang kerja di luar dan bahkan
dideportasi bagi yang sudah bekerja di LN; masyarakat
Indonesia tidak mendapatkan pelayanan yang peka budaya,
melalui bahasa dan kompetensi terstandar.
Devisa ekonomi meningkat dengan migrasi perawat,
meminimalkan pengangguran, meningkatkan
kesejahteraan, meningkatkan kompetensi/IPTEK
Brain drain versus brain circulation/gain
Pemanfaatan lulusan Ners dan Ners-Spesialis belum
optimal, jumlah lulusan Ners <10% yang bekerja di
pelayanan kesehatan (Informasi SDM Kesehatan, 2016)
Perencanaan SDM
Keperawatan belum
Pelaksanaan asuhan keperawatan mengacu kepada tuntutan
belum terlaksana sebagai asuhan perkembangan IPTEK,
keperawatan professional pelayanan yang bermutu,
dan akreditasi rumah sakit
(termasuk JCI)
Pendidikan D IV Keperawatan
yang semula sebagai crash
program masih berlangsung
Konsisten terhadap kesepakatan Lokakarya
Keperawatan 1983 tentang sistem pendidikan
tinggi keperawatan ( DIII, Ners, Ners-Spesialis)
Program – Program
Pengembangan
pembinaan Sistem Jenjang karir
SIM Ketenagaan
kompetensi dan perawat dan
Perawat dan
profesionalisme penghargaan
Pelayanan
perawat
Keperawatan
STRATA KETIGA
(TERTIER) Konsultan
YANKEP TERTIER
Ners Spesialis
Ners + Sertifikasi
Diploma III +
Sertifikasi
STRATA KEDUA
(SEKUNDER) Ners Spesialis
YANKEP SEKUNDER
Ners + Sertifikasi
STRATA PERTAMA Diploma III + Sertifikasi
(PRIMER)
YANKEP PRIMER
Ners Spesialis, Ners,
Diploma III 2
8
Pyramid-Shaped
Ners Sp & S3
Ners Ners Sp 2 (K)
Sp/S3: Ners Sp 1
20%
Ners Sertifikasi Lanjutan
Ners Sertifikasi Dasar
Ners: 20% Ners Generalis
D3 Kep: 60%
Ners Sp &
S3
Diamond-Shaped
Ners Sp 2
(K)
NersNers
Sertifikasi
Sp 1
Lanjutan
Ners Sertifikasi S3,Sp2,
Dasar Sp1: 20%
Ners Generalis
BUMIL
Dewasa Bayi
SAKIT DI
KELUARGA
SEHAT DI KOMUNITA
KELUARGA/ S
KOMUNITAS ANAK
Remaja
PRA SEK RISIKO DI
Anak KELUARGA/
Sekolah
Kanak2 KOMUNITAS
PPNI
IKATAN/
HIMPUNAN KOLEGIUM
KONSIL KEPERAWATAN
UU KEPERAWATAN 33
Meningkatkan Profesionalisme perawat
dlm melaksanakan praktik keperawatan