Bencana

RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2006-2009
Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) disusun sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi PBB No.63/1999 yang ditindaklanjuti dengan Hyogo Framework for Action dan Beijing Action. Buku ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Gambar: becana alam Banjir Banjir adalah bencana akibat curah hujan yang tinggi dengan tidak diimbangi dengan saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang tidak dikehendaki oleh orang-orang yang ada di sana. Banjir bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air yang ada sehingga daerah yang rendah terkena dampak kiriman banjir. 2. Gempa Bumi Gambar: Bencana Alam Gempa Bumi Gempa bumi adalah goncangan yang mengguncang suatu daerah mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang membahayakan. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut. Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Gempa bumi merupakan gejala alam yang sampai sekarang masih sulit untuk diperkirakan kedatangannya. Sehingga dapat dilihat bahwa gejala alam ini sifatnya seolah-olah mendadak dan tidak teratur. Dengan sifat seperti ini, ketika usaha-usaha untuk memperkirakan masih belum menampakkan hasil, maka usaha yang paling baik dalam mempersiapkan diri dengan cara mengatasi bencana alam ini adalah dengan mitigasi. Mitigasi yaitu mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan oleh bencana. Usaha mitigasi adalah meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam sehingga risiko bencana alam dapat dikurangi. 3. Tsunami

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 401 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Penyediaan Layanan untuk Masyarakat dalam
Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, dan Ketertiban Sub Golongan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Kelompok Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (SKKNI PB)

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 (selanjutnya disebut RENAS PB) ditujukan untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat pusat atau pun daerah, pemerintah mau pun non pemerintah. Dalam posisi ini, RENAS PB menjadi rujukan bagi komitmen negara untuk melindungi bangsanya melalui, penyediaan sumberdaya, serta kesatuan tindak bagi seluruh institusi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Selain itu RENAS PB juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk memfasilitasi peningkatan ketahanan daerah sekaligus memberikan dasar bagi pemerintah daerah menyusun perencanaan penanggulangan bencana nya sendiri. Oleh karenanya penyusunan RENAS PB melibatkan 28 kementerian/lembaga dan berbagai institusi non pemerintah di tingkat pusat di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

National Action Plan for Disaster Risk Reduction (NAP-DRR) 2010-2012 (Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2012)
As the implementation of NAP-DRR for 2006-2009 has been completed, the book on the National Action Plan for Disaster Risk Reduction (NAP-DRR) 2010-2012 has been prepared with due observance of the mandate of Law Number 24/2007 on Disaster Management and Government Regulation Number 21/ 2008 on the Implementation of Disaster Management. Th e preparation of the NAP-DRR 2010-2012 also constitutes the Government’s continued commitment towards the 1999 Resolution of the UN Economic and Social Council, appealing to the respective governments of all countries to maintain and strengthen the realization of their Disaster Risk Reduction National Action Plan with the aim at supporting and ensuring the achievement of the goals and objectives of sustainable development, and in elaboration of the 2005-2015 Hyogo Framework for Action for Disaster Risk Reduction, calling on all countries in the world to establish an integrated disaster risk mechanism with institutional support and adequate capacity of resources.

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan. Gempa tektonik pada 15 Januari 2021 terjadi dengan kekuatan M6,2 yang dirasakan di hampir seluruh Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Kabupaten Mamuju dan Majene. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa gempa bumi tektonik yang mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat, merupakan jenis gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake yang diakibatkan adanya aktivitas sesar aktif. Desain yang digunakan dalam metode ini, yaitu metode kuantitatif dengan mencari berbagai sumber baik jurnal, buku-buku yang mendukung kasus gempa di Majene dan Mamuju, ataupun mengambil contoh sampling dari berbagai sumber yang kemudian Akan diolah dan dianalisis menjadi sebuah data penelitian. Adapun hasil yang didapatkan berdasarkan laporan BNPB, gempa bumi di Majene dan Mamuju telah menewaskan sedikitnya 46 jiwa, 12 orang luka berat, 200 orang luka sedang, 425 orang luka ringan dan 15 ribu lainnya terpaksa mengungsi, juga tak sedikit dari mereka mengalami kecemasan klinis, baik terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa sehingga menyebabkan perubahan sikap dan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Guna memulihkan kondisi psikologis dan sosial pasca gempa, para Pekerja Sosial turut mendukung pemulihan psikososial bagi para pengungsi. Pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam upaya penanggulangan dan pengurangan resiko bencana, khususnya dalam konteks memberdayakan masyarakat dalam menghadapi bencana dalam konsep Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK).

Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan perbaikan sistem penanggulangan bencana pada setiap tingkatan baik nasional, provinsi, kabupaten/kota, bahkan di tingkat masyarakat. Untuk percepatan perbaikan sistem tersebut, Pemerintah melalui BNPB dengan dukungan DPR RI memberikan prioritas penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Risiko Bencana di tingkat kabupaten/kota. Disisi lain dengan telah diterbitkannya PP No.2 tahun 2018 tetang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No. 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa setiak Kab/Kota harus menyusun kajian risiko bencana dan peta risiko bencana
Untuk itu agar mempermudah proses penyusunan dan sesuai dengan metodologi yang ada, maka perlu disusun dan ditetapkan modul teknis penyusunan dokumen kajian risiko bencana tsunami. Modul teknis ini berisi tahapan lebih mendetil penyusunan dokumen kajian risiko bencana tsunami dari aspek ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana.
Demikian buku modul teknis penyusunan kajian risiko bencana tsunami ini dibuat agar dapat menjadi acuan dan panduan oleh Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan Peta risiko Bencana di daerah. Disadari modul teknis penyusunan kajian risiko tsunami ini masih banyak kekurangan sehingga saran dan masukan sangat diharapkan demi kesempurnaan.

Bencana  baik  karena  faktor  alam,  faktor  non-alam,  maupun  factor manusia selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan, dan korban  jiwa. Dengan  meningkatnya  kejadian  bencana di  berbagai daerah  di  Indonesia  baik frekuensi, intensitas,  maupun dampaknya, hal  tersebut memerlukan  penanganan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu (Ulum, 2013)..
Kawasan Asia berada di urutan teratas dari daftar korban akibat bencana alam.  Hampir setengah bencana di dunia terjadi di Asia membuat wilayah ini rawan bencana.  Laporan dari ESCAP juga merinci daftar negara di kawasan Asia Pasifik mengalami bencana alam selama periode 1980-2009 (Ulum, 2013).
Di Indonesia sampai pada bulan Juni 2015 saja, rekapitulasi data BNPB menunjukkan bahwa 141 orang meninggal, 7 hilang dan 9.556 unit rumah mengalami kerusakan dampak dan bencana yang terjadi. Pada bulan Juni 2015 saja, bencana terjadi sebanyak 93 kali yang mengakibatkan 20 orang meninggal serta lebih dari 300 unit rumah mengalami kerusakan dari rusak ringan, sedang hingga berat (BNPB 2015).
Bencana yang terjadi membawa sebuah konsekuensi untuk mempengaruhi manusia dan atau lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana dapat disebabkan oleh kurangnya manajemen bencana yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia sendiri. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kapasitas ketahanan komunitas terhadap bencana. Semua  kejadian  tersebut  di  atas  menimbulkan  krisis kesehatan  antara  lain  lumpuhnya  pelayanan  kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, masalah ketersediaan  air  bersih,  masalah  sanitasi  lingkungan, penyakit menular dan stres/gangguan kejiwaan (Depkes RI 2007).
Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan harus didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani. Sepert yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana  mengamanatkan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (BNPB 2008).

The Report on the Achievement the Millennium Development Goals in Indonesia 2013
Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency (BAPPENAS)
Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) Indonesia 2013
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

The 2004 Indian Ocean earthquake is an undersea megathrust earthquake that occurred, with an epicentre off the west coast of Aceh, Sumatra, Indonesia. The quake itself is known by the scientific community as the Sumatra-Andaman earthquake, which are invariably associated with megathrust events in subduction zones, have seismic moments that can account for a significant fraction of the global earthquake moment across century-scale time periods. The sudden vertical rise of the seabed by several metres during the earthquake displaced massive volumes of water, resulting in a tsunami that struck the coasts of the Indian Ocean. Especially in the Aceh, at 2004 earthquake and tsunami is the deadliest in recorded history. Prior to 2004, the deadliest recorded tsunami in the Bengkulu and Simeulu-Aceh Ocean was in November 1833 (Rajab 1249 H) and in Mentawai-Padang was in 1797 (1211 H). In the Ta’bir Gempa manuscripts wrote the effect of earthquakes focus on the potential of local wisdom to improve disaster risk reduction policies and early warning systems.

Low Carbon Development: A Paradigm Shift Towards a Green Economy in Indonesia (Full Report)
Pembangunan Rendah Karbon: Pergeseran Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Maret 2019

Modul ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan fasilitator dan peserta sebaik mungkin agar kegiatan bimbingan teknis dapat berjalan secara lebih komunikatif dan optimal. Secara singkat, modul ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: (1) Pengantar Manajemen Penanggulangan Bencana, (2) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, (3) Prioritas Risiko Bencana dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana, (4) Penyusunan Program dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, serta (5) Penutup.

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Rsiko Bencana (RAN PRB) 2007-2008
Pada  awal  munculnya  RAN  PRB  2006‐2009  belum  terdapat  dasar  hukum  yang  menjadi landasan dalam penyusunan dokumen tersebut. Dasar penyusunan dokumen itu merujuk
kepada  dokumen  HFA  yang  merupakan  komitmen  global  dalam  rangka  pengurangan risiko  bencana.  Setelah  peluncuran  RAN  PRB  itu  baru  terbit  berbagai  peraturan
perundang‐undangan  yang  terkait  dengan  penyusunan  RAN  PRB  walaupun  di  dalam dokumen  RAN  PRB  terdapat  daftar  kegiatan  penyusunan  Undang‐undang Penanggulangan  Bencana  beserta  berbagai  peraturan  turunannya.  Setelah  peluncuran RAN  PRB  pada  tahun  2007,  maka  dilakukan  proses  evaluasi  terhadap  implementasi kebijakan dimaksud. Dari hasil evaluasi ini akan melahirkan kesimpulan dan rekomendasi yang  dapat  dijadikan  masukan  terhadap  proses  penyusunan  RAN  PRB  selanjutnya  yaitu untuk  Tahun  2010‐2014.  Di  samping  itu,  sebagaimana  arahan  dalam  HFA  untuk membentuk  National  Platform  atau  semacam  forum  nasional  yang  terdiri  dari  berbagai stakeholders  yang  memiliki  komitmen  kebijakan  dan  program  pengurangan  risiko bencana.

Pelaku ekonomi yang perlu diwaspadai terkena dampak kemungkinan krisis jika terjadi bencana adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM mendominasi sistem perekonomian di tingkat masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM Tahun 2013 tercatat jumlah usaha mikro di Indonesia sebanyak 57.189.393 (98,77%) yang didominasi oleh sektor pertanian. Usaha kecil sebanyak 654.222 (1,13%) sebagian besar bergerak di sektor perdagangan dan jasa, sedangkan usaha menengah hanya 52.106 (0,09%).

Sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat di daerah karena kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja, kemudahan dalam mengembangkan inovasi dan teknologi produksi, hubungan kemanusiaan yang lebih kuat serta mempunyai fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan.

Berdasarkan pengalaman selama ini, bencana telah memberikan dampak terhadap UMKM. Misalnya Gempabumi Yogyakarta 2006: 150.389 UMKM terdampak parah, sekitar 650.000 kehilangan peker- jaan, dan 90% bekerja di UMKM. Di tahun 2005, pertumbuhan ekonomi DI.Yogyakarta pada angka 4,74% dan kemudian turun menjadi hanya 3,7% pada tahun 2006, dimana terjadi gempabumi. Erupsi Merapi 2010: Kerugian UMKM: Rp. 3,42 miliar (langsung) dan Rp. 8 miliar (tidak langsung), Kerugian karena tutupnya pasar: Rp. 239,33 miliar dan sekitar 900 UMKM tutup. (Sumber: Tim nasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi paska gempabumi, 2008)

Dampak bencana menghambat proses pemulihan usaha UMKM. Pada saat pasca bencana, bahan-bahan baku yang mereka butuhkan untuk memulai usaha, belum bisa di dapatkan, bank-bank yang menjadi tempat penyimpanan modal usaha juga belum bisa berfungsi secara cepat, dan beberapa pemasok juga belum bisa memasok kebutuhan mereka. Begitu juga dengan pasar atau konsumen yang tidak lagi mengambil atau mengkonsumsi hasil produksi UMKM. Kondisi ini menyebabkan mereka harus menunggu proses yang cukup lama untuk memulai usaha mereka kembali.

Pengalaman membangun ketangguhan UMKM yang dilakukan di Kabupaten Agam dan Magelang telah mampu mendorong UMKM untuk menyusun perencanaan untuk keberlanjutan usaha yang dimulai dari pengkajian dampak bencana terhadap usaha mereka. Dengan demikian mereka sudah mempunyai perencanaan yang harus mereka lakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana. Konsep Ketangguhan UMKM ini, tetap menitikberatkan pada 3 tahapan manajemen kebencanaan yaitu pra bencana, saat bencara dan pasca bencana. Pada kondisi pra bencana, UMKM diharapkan mampu dalam mempersiapkan UMKM untuk mengidentifikasi ancaman, melakukan kajian dampak bencana terhadap usaha dan menyusun rencana keberlanjutan usaha. Pada saat terjadi bencana, UMKM diharapkan mampu untuk merespons segala dampak bencana yang terjadi dan menyesuaikan diri serta ketika pasca bencana mereka bisa pulih secara cepat dan lebih baik lagi dibanding usaha yang mereka lakukan sebelumnya.

Dalam menyikapi fakta empiris tersebut, maka dipandang perlu untuk membangun ketangguhan UMKM dengan mendukung keberlanjutan usaha melalui penyusunan panduan pengelolaan keberlanjutan usaha.

PANDUAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)
Editor: Eko Teguh Paripurno & Ninil Miftahul Jannah
Penyusun/Kontributor: Jonathan Lassa, Eko Teguh Paripurno, Ninil Miftahul Jannah, Puji Pujiono, Amin Magatani, Juni Pristianto, Catur Sudira, Hening Parlan
Penerbit: MPBI, 2011

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan salahsatu pelayanan dasar sub urusan bencana bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, BPBD atau OPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayan dasar.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamatkan BNPB, sebagai pemangku kewenangan dalam penanggulangan bencana, wajib menyediakan pedoman dan atau panduan resmi untuk menyusun RPB sesuai dengan proses dan metodologi serta disepakati bersama para pemangku kepentingan. Untuk itu, dengan pedoman ini diharapkan pemerintah provinsi/kabupaten/kota mampu menyusun RPB sesuai proses dan metodologi penyusunan secara mandiri dan hasilnya digunakan dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan sektoral terkait di daerahnya masing-masing.