Diaspora Jawa di Aceh

Kerjasama dan perpindahan penduduk secara tradisional sebelum kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tidak banyak sumber yang didapatkan. Namun, pada tahun 1511, Portugis berkuasa di Malaka. Kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah mengirimkan pasukannya untuk mengusir Portugis. Pasukan Demak itu dipimpin oleh Pati Unus. Ia dibantu oleh armada dari Aceh. Usaha mengusir Portugis di Malaka ini mengalami kegagalan karena kalah persenjataan dan kekuatan pasukan, kekalahan ini menguras banyak persediaan, kapal banyak yang mengalami kerusakan serta banyaknya pasukan yang terluka, sebagai kamp pasukan terdekat, Aceh menjadi tempat persinggahan untuk memulihkan kekuatan dan banyak dari pasukan Demak tidak kembali ke Jawa serta mendirikan perkampungan seperti Gampong Jawa di Banda Aceh dan lainnya terutama di pesisir utara dan tengah Aceh seperti Aceh Besar, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Hal ini dibuktikan banyak kampung Jawa sudah berdiri sebelum adanya program transmigrasi tahun 1964.^[3]

Berawal dari penaklukan Sultan Iskandar Muda terhadap Kota Medan pada sekitar tahun 1612 M, juga diceritakan bahwa ia mendirikan kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Percut, Sigara-gara, Kota Rengas, dan Kota Jawa yang ikut membuka kran perpindahan penduduk dari Tanah Deli ke Aceh. Aceh sebagai daerah terakhir yang bisa ditaklukan penjajah yang diduduki secara de jure sejak Sultan Muhammad Dawud akhirnya menyerahkan diri kepada Belanda tahun 1903. Akhirnya, Kesultanan Aceh runtuh tahun 1904 dan menjadi tempat pelarian yang aman oleh banyak pekerja paksa dari Deli yang sudah diduduki Belanda terlebih dulu.

Pasca runtuhnya Kesultanan Aceh tahun 1904, Belanda mulai mendirikan perkebunan seperti perkebunan kopi, tebu dan teh di Aceh yang banyak mendatangkan pekerja dari Jawa dan kebanyakan dari keturunannya masih menetap sampai sekarang dan dilanjutkan kemudian oleh penjajahan Jepang yang juga mendatangkan pekerja dari Jawa.^[4]

Program transmigrasi di Aceh yang pada 1964, dimulai dengan menempatkan 100 KK warga transmigran di Blang Peutek, Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Namun, warga transmigran di kawasan kaki Gunung Seulawah Agam itu tidak bertahan lama. Hal tersebut dikarenakan meletusnya peristiwa G-30-S/PKI di Indonesia setahun setelahnya. Program transmigrasi di Pidie itu pun bubar. Lalu, sejumlah warga transmigran di situ meninggalkan UPT Blang Peutek, dan mereka pun eksodus dan mencari penghidupan baru di Saree, Aceh Besar. Sebagian di antaranya bahkan bekerja di PT Socfindo di Aceh Barat. Dan, sebagian lagi berpindah ke Sigli.

Transmigrasi di Aceh, setelah Blang Peutek, tidak lantas berhenti. Pada 1973 pembukaan kawasan baru pun dirintis di Aceh Utara. Lalu, pada tahun 1975/1976 program transmigrasi kembali hadir di Aceh dengan ditempatkan 300 KK warga transmigran di Cot Girek yang hampir bersamaan bilangan tahunnya dengan penempatanan petani tebu di Silih Nara dan karyawan Pabrik Gula Mini (PGM) Silih Nara yang didatangkan pekerja dari Pulau Jawa.

Transmigrasi di Aceh telah memicu lahirnya berbagai sentra produksi dan sentra ekonomi. Ini adalah dampak positif dari keterpaduan pembangunan multisektor di sebuah daerah. Lahirnya kawasan ekonomi Patek (Aceh Jaya), Jantho (Aceh Besar), Jagong Jeget (Aceh Tengah), Trumon (Aceh Selatan), Peunaron (Aceh Timur), Subulussalam, Nagan Raya dan lainnya.^[5][6]

Sejak konflik antara GAM dan pemerintah RI kembali meruncing di awal 1999, banyak transmigran asal Jawa memilih keluar dari Aceh. Dari data yang ada, sedikitnya 19.905 kepala keluarga atau sekitar 79.902 jiwa telah mengungsi. Sedangkan yang memilih untuk tetap bertahan berkisar 19.503 Kepala Keluarga yang tersebar di 40-an Unit Penempatan Transmigrasi (UPT). Para transmigran yang ada di Aceh umumnya berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, sebagian dari Sumatera Utara dan juga dari Aceh. Penempatan transmigrasi pertama sekali di Aceh ini pada tahun 1975.^[7] Waktu itu, sekitar 300 kepala keluarga di tempatkan di kawasan Cot Girek, Aceh Utara. Karena situasi konflik, para transmigran memilih untuk mengungsi. Sebanyak 4.768 KK atau sekitar 19.128 jiwa mengungsi di sekitar wilayah Aceh yang dianggap masih cukup aman, sedangkan 8.200 KK memilih keluar dari Aceh.^[8]

Hasil sensus penduduk tahun 2009 menunjukkan suku Jawa sebesar 400.023 jiwa di seluruh Aceh.^[9] Penyebarannya tidak semuanya terkonsentrasi kecuali yang didatangkan melalui program transmigrasi seperti di Patek (Aceh Jaya), Lembah Seulawah dan Janthoe (Aceh Besar), Jagong Jeget (Aceh Tengah), Trumon (Aceh Selatan), Peunaron (Aceh Timur), Subulussalam, dan banyak perkampungan yang sudah ada sebelum adanya program transmigrasi.

Bahasa Jawa tetap digunakan, tetapi telah berasimilasi dengan bahasa lokal yang ada di Aceh. Tidak banyak perubahan cuma beberapa konsonan dan vokal dan sedikit dialeknya yang telah menyesuaikan dengan bahasa lokal dan telah hilangnya letupan dental /b, /d, /th seperti layaknya orang Jawa di pulau Jawa. Dari segi bahasa, diperkirakan masih merupakan dialek bahasa Jawa. Namun, akibat pengaruh proses asimilasi kebudayaan yang cukup lama, kebanyakan dari suku Jawa, terutama yang tinggal pada mayoritas suku lokal sudah tidak bisa berbahasa Jawa lagi namun sudah menggunakan bahasa suku lokal di daerahnya, seperti menggunakan bahasa Gayo, Aceh dan lain sebagainya.^[10][11]

• Suku Jawa
• Bahasa Jawa
• Ejaan Latin Jawa Nusantara (ELJN)

• (Indonesia) 61 tahun transmigrasi di Indonesia
• (Indonesia) Jurnal^{[pranala nonaktif permanen]}
• (Indonesia) Sejarah perkebunan kopi Belanda di Gayo^{[pranala nonaktif permanen]}
• (Indonesia) Profil Aceh Tengah di Kemendagri Diarsipkan 2012-08-06 di Wayback Machine.

</noinclude>