Status hukum Takhta Suci

Meskipun Takhta Suci, berbeda dengan Negara Kota Vatikan, tidak memenuhi kriteria yang telah lama ditetapkan dalam hukum internasional tentang kenegaraan; yaitu memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang stabil dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain;^[1] kepemilikan penuh kepribadian hukum dalam hukum internasional dibuktikan dengan hubungan diplomatiknya dengan 180 negara, dan menjadi negara anggota di berbagai negara.organisasi internasional antar pemerintah, dan bahwa negara tersebut: “dihormati oleh komunitas internasional dari negara-negara yang berdaulat dan diperlakukan sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas untuk melakukan hubungan diplomatik dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat dengan satu, beberapa, atau banyak negara berdasarkan perjanjian internasional. hukum yang sebagian besar diarahkan untuk membangun dan melestarikan perdamaian di dunia."^[2] Seperti yang dicatat Graham:

Fakta bahwa Tahta Suci adalah lembaga non-teritorial tidak lagi dianggap sebagai alasan untuk menyangkal kepribadian internasionalnya. Kepausan dapat bertindak atas namanya sendiri di komunitas internasional. Negara ini dapat mengadakan konvensi yang mengikat secara hukum yang dikenal sebagai konkordat. Dalam dunia diplomasi Paus mempunyai hak kedutaan aktif dan pasif. (...) Lebih lanjut, kepribadian Takhta Suci ini berbeda dengan kepribadian Negara Kota Vatikan. Yang pertama adalah lembaga non-teritorial dan yang lainnya adalah negara. Kepausan sebagai organ keagamaan merupakan subjek hukum internasional dan mampu menjalankan hak dan kewajiban internasional.^[3]

Sifat khusus Takhta Suci dalam hukum internasional, sebagai entitas non-teritorial yang memiliki kepribadian hukum yang serupa dengan negara, telah membuat Prof. Ian Brownlie mendefinisikannya sebagai entitas "sui generis ".^[4] Prof. Maurice Mendelson (saat itu dosen) berpendapat bahwa "[i] dalam dua hal mungkin diragukan apakah entitas teritorial, Kota Vatikan, memenuhi kriteria tradisional kenegaraan" dan bahwa " [t]status khusus Kota Vatikan mungkin paling baik dianggap sebagai sarana untuk memastikan bahwa Paus dapat dengan bebas menjalankan fungsi spiritualnya, dan dalam hal ini dapat dianalogikan dengan kantor pusat organisasi internasional."^{[5][butuh klarifikasi]}

Selain itu, Takhta Suci sendiri, meskipun mengklaim memiliki kepribadian hukum internasional, tidak mengklaim sebagai sebuah Negara. Kardinal Jean-Louis Tauran, mantan Sekretaris Hubungan dengan Negara dari Sekretariat Negara Takhta Suci, telah menggarisbawahi perlunya menghindari asimilasi dengan Tahta Suci dan tindakan internasionalnya dengan suatu Negara, dengan kehausan mereka akan kekuasaan. Menurut Tauran, Tahta Suci tidak diragukan lagi merupakan subjek hukum internasional yang berdaulat tetapi sebagian besar bersifat keagamaan.^[6]

Bagi sebagian ahli, status hukum Tahta Suci saat ini merupakan sisa dari peran utamanya dalam politik abad pertengahan. Oleh karena itu, Arangio-Ruiz mencatat bahwa Tahta Suci telah menjadi aktor dalam evolusi hukum internasional sejak sebelum terbentuknya negara-bangsa yang kuat, dan sejak itu Tahta Suci telah mempertahankan kepribadian internasionalnya.^[7]

Bagi yang lain, kepribadian internasional Tahta Suci muncul semata-mata karena pengakuannya oleh negara-negara lain. Dalam pengertian ini, Brownlie berpendapat bahwa kepribadian Tahta Suci “sebagai organ keagamaan yang terpisah dari basis teritorialnya di Kota Vatikan” muncul dari "prinsip efektivitas", yaitu dari fakta bahwa negara-negara lain secara sukarela mengakui Tahta Suci, menyetujui hubungan bilateral dengannya, dan pada kenyataannya melakukan hal tersebut, dalam situasi di mana tidak ada aturan ius cogens yang dilanggar. Namun baginya, kepribadian internasional yang diberikan hanya efektif terhadap negara-negara yang siap menjalin hubungan diplomatik dengannya.^[8] Crawford juga berpendapat bahwa pengakuan sejumlah negara merupakan bukti penting untuk mengakui kepribadian hukum Takhta Suci, sehingga saat ini tidak dapat disangkal.< ref>Lihat James Crawford, hal. 158-9.</ref>

Bagi kelompok penulis ketiga, kepribadian hukum internasional Tahta Suci sebagian besar didasarkan, namun tidak hanya, pada peran spiritualnya yang unik. Araujo mencatat, misalnya, bahwa "secara umum dipahami bahwa kepribadian internasional Takhta Suci muncul dari otoritas dan misi keagamaan, moral dan spiritualnya di dunia dan bukan dari klaim atas hal-hal yang bersifat sementara semata." Namun demikian, pemahaman ini belum lengkap mengenai dasar yang dapat membenarkan klaim Tahta Suci sebagai subjek hukum internasional", karena, dalam pandangannya, klaim Takhta Suci atas kepribadian internasional juga dapat dibenarkan oleh fakta bahwa Tahta Suci diakui oleh negara lain sebagai subjek penuh hukum internasional.^[9] Perjanjian Lateran sendiri tampaknya mendukung pandangan ini. Dalam pasal 2, Italia mengakui "kedaulatan Tahta Suci di wilayah internasional sebagai atribut yang melekat pada sifatnya, sesuai dengan tradisinya dan dengan persyaratan misinya di dunia."

Bagi kelompok selanjutnya, kepribadian hukum Takhta Suci dalam hukum internasional muncul dari Perjanjian Lateran, yang, dalam pandangan mereka, memberikan kedudukan internasional kepada pemerintah pusat Gereja Katolik. Dalam pengertian ini, Oppenheim berpendapat bahwa "posisi internasional Tahta Suci yang sebelumnya kontroversial menjadi jelas sebagai hasil Perjanjian tanggal 11 Februari 1929, antara Tahta Suci dan Italia - yang disebut Perjanjian Lateran. (...) Lateran Perjanjian ini menandai dimulainya kembali keanggotaan formal Takhta Suci dalam perkumpulan negara-negara, yang dihentikan pada tahun 1871."^[10]

Oppenheim melangkah lebih jauh dan menyangkal adanya badan hukum terpisah untuk Negara Kota Vatikan. Baginya, gabungan Tahta Suci ditambah Kota Vatikan hanya merupakan satu orang internasional; lihat hal.328:

Pandangan tegasnya mungkin adalah bahwa Perjanjian Lateran menciptakan negara internasional baru Kota Vatikan, dengan Tahta Suci sebagai Kepalanya; namun praktik negara tidak selalu secara jelas membedakan kedua elemen tersebut dengan cara yang sama. Meskipun demikian, diterima bahwa dalam satu atau lain bentuk terdapat suatu negara yang memiliki persyaratan formal kenegaraan dan merupakan badan internasional yang diakui oleh negara lain.

Kunz dengan tajam mengkritik pandangan ini. Untuk dia:

Perjanjian Lateran bertujuan untuk menghilangkan 'Pertanyaan Romawi' untuk selamanya dan mewujudkan rekonsiliasi antara Takhta Suci dan Italia, tetapi sama sekali tidak menciptakan atau mengubah posisi internasional Tahta Suci . (Oleh karena itu, hal ini tidak benar, karena Oppenheim (...) menyatakan bahwa "posisi internasional Tahta Suci yang sampai sekarang kontroversial menjadi jelas sebagai hasil dari Perjanjian ini.") Perjanjian yang dibuat antara Tahta Suci dan Italia mensyaratkan adanya kepribadian internasional Tahta Suci.^[11]

Pertanyaan terpisah adalah apakah Takhta Suci merupakan subjek hukum internasional antara tahun 1870, ketika Kerajaan Italia mencaplok Negara Kepausan, dan tahun 1929, ketika Perjanjian Lateran ditandatangani. Amerika Serikat, misalnya, menangguhkan hubungan diplomatik dengan Tahta Suci ketika Takhta Suci kehilangan Negara Kepausan.^[12] Demikian pula, Oppenheim percaya bahwa badan hukum Negara Kepausan punah pada tahun 1870. Baginya, antara tahun 1870 dan 1929, "Tahta Suci bukanlah badan internasional", meskipun "itu berdasarkan adat dan persetujuan diam-diam dari sebagian besar negara-negara memperoleh posisi kuasi-internasional".^[13] Meskipun demikian, Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa:

Telah menjadi prinsip hukum internasional bahwa entitas selain Negara dapat memiliki kepribadian internasional dan kapasitas membuat perjanjian. Sebuah contoh diberikan oleh Kepausan khususnya pada periode sebelum Perjanjian Lateran tahun 1929, ketika Kepausan tidak mempunyai kedaulatan teritorial. Namun Tahta Suci dianggap memiliki kapasitas membuat perjanjian internasional. Bahkan sekarang, meskipun ada Negara Vatikan (...), perjanjian-perjanjian dibuat bukan atas dasar kedaulatan teritorial atas Negara Vatikan, namun atas nama Takhta Suci, yang berdiri terpisah dari Negara tersebut.^[14]

Senada dengan itu, Kunz berpendapat bahwa:

Sebelum tahun 1870, ada dua subjek hukum internasional: Negara Kepausan dan Tahta Suci. (...) Dari dua pribadi dalam hukum internasional ini, yang satu, Negara Kepausan, tidak diragukan lagi berakhir, berdasarkan aturan hukum internasional umum, melalui penaklukan dan penaklukan Italia pada tahun 1870. Namun Tahta Suci tetap ada, seperti biasa , yang juga merupakan subjek hukum internasional umum pada periode antara tahun 1870 dan 1929. Hal ini sepenuhnya dibuktikan oleh praktik negara. Takhta Suci terus membuat konkordat dan terus, dengan persetujuan mayoritas negara, menggunakan hak kedutaan aktif dan pasif. Kedudukan hukum agen-agen diplomatiknya (...) tetap didasarkan pada hukum umum internasional, bukan pada Hukum Jaminan Italia, sebuah hukum kota.^[15]

Sejak tahun 1995, organisasi non-pemerintah Catholics for Choice telah melakukan advokasi untuk menentang partisipasi Takhta Suci dalam forum multilateral.^[16] Dokumen ini berargumentasi bahwa Tahta Suci adalah sebuah organisasi keagamaan dan bukan sebuah negara, dan oleh karena itu, takhta suci tidak mempunyai status khusus dalam hukum internasional maupun hak untuk berpartisipasi dalam sebuah posisinya serupa dengan negara-negara, dalam konferensi internasional mengenai masalah sosial, budaya dan ekonomi.^[17] Tidak ada negara bagian yang mendukung inisiatif ini. Sebaliknya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengukuhkan dan menaikkan lebih lanjut status Tahta Suci sebagai pengamat di dalam PBB, melalui Resolusi 58/314 tanggal 16 Juli 2004.^[18] Demikian pula, Oppenheim percaya bahwa badan hukum Negara Kepausan punah pada tahun 1870. Baginya, antara tahun 1870 dan 1929, "Tahta Suci bukanlah badan internasional", meskipun "itu berdasarkan adat dan persetujuan diam-diam dari sebagian besar negara-negara memperoleh posisi kuasi-internasional".^[19] Meskipun demikian, Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa:

Telah menjadi prinsip hukum internasional bahwa entitas selain Negara dapat memiliki kepribadian internasional dan kapasitas membuat perjanjian. Sebuah contoh diberikan oleh Kepausan khususnya pada periode sebelum Perjanjian Lateran tahun 1929, ketika Kepausan tidak mempunyai kedaulatan teritorial. Namun Tahta Suci dianggap memiliki kapasitas membuat perjanjian internasional. Bahkan sekarang, meskipun ada Negara Vatikan (...), perjanjian-perjanjian dibuat bukan atas dasar kedaulatan teritorial atas Negara Vatikan, namun atas nama Takhta Suci, yang berdiri terpisah dari Negara tersebut.^[20]

Senada dengan itu, Kunz berpendapat bahwa:

Sebelum tahun 1870, ada dua subjek hukum internasional: Negara Kepausan dan Tahta Suci. (...) Dari dua pribadi dalam hukum internasional ini, yang satu, Negara Kepausan, tidak diragukan lagi berakhir, berdasarkan aturan hukum internasional umum, melalui penaklukan dan penaklukan Italia pada tahun 1870. Namun Tahta Suci tetap ada, seperti biasa , yang juga merupakan subjek hukum internasional umum pada periode antara tahun 1870 dan 1929. Hal ini sepenuhnya dibuktikan oleh praktik negara. Takhta Suci terus membuat konkordat dan terus, dengan persetujuan mayoritas negara, menggunakan hak kedutaan aktif dan pasif. Kedudukan hukum agen-agen diplomatiknya (...) tetap didasarkan pada hukum umum internasional, bukan pada Hukum Jaminan Italia, sebuah hukum kota.^[21]

Sejak tahun 1995, organisasi non-pemerintah Catholics for Choice telah melakukan advokasi untuk menentang partisipasi Takhta Suci dalam forum multilateral.^[22] Dokumen ini berargumentasi bahwa Tahta Suci adalah sebuah organisasi keagamaan dan bukan sebuah negara, dan oleh karena itu, takhta suci tidak mempunyai status khusus dalam hukum internasional maupun hak untuk berpartisipasi dalam sebuah posisinya serupa dengan negara-negara, dalam konferensi internasional mengenai masalah sosial, budaya dan ekonomi.^[23] Tidak ada negara bagian yang mendukung inisiatif ini. Sebaliknya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengukuhkan dan menaikkan lebih lanjut status Tahta Suci sebagai pengamat di dalam PBB, melalui Resolusi 58/314 tanggal 16 Juli 2004.^[18]

• Gereja Katolik Roma
• Takhta Suci
• Negara Kota Vatikan
• Politik di Vatikan

• Abdullah, Yasmin, “Note, The Holy See at United Nations Conferences: State or Church?” 96 Columbia Law Review 1835 (1996)
• Acquaviva, Guido, “Subjects of International Law: A Power-Based Analysis,” 38 Vanderbilt Journal of Transnational Law (2005)
• Arangio-Ruiz, Gaetano, “On the Nature of the International Personality of the Holy See,” 29 Revue Belge de Droit International (1996)
• Araujo, Robert and Lucal, John, Papal Diplomacy and the Quest for Peace, the Vatican and International Organizations from the early years to the League of Nations, Sapienza Press (2004)
• Araujo, Robert John, “The International Personality and Sovereignty of the Holy See,” 50 Catholic University Law Review 291 (2001)
• Bathon, Matthew N., Note, “The Atypical Status of the Holy See” 34 Vanderbilt Journal of Transnational Law 597 (2001)
• Ciprotti, Pio, “The Holy See: Its Function, Form, and Status in International Law,” 8 Concilium 63 (1970)
• Crawford, James, The Creation of States in International Law, Oxford, (1979)
• Cumbo, Horace F., “The Holy See and International Law,” 2 International Law Quarterly 603 (1949)
• Dias, Noel, “Roman Catholic Church and International Law,” 13 Sri Lanka Law Journal 107 (2001)
• Graham, Robert, Vatican Diplomacy: A Study of Church and State on the International Plane (1959)
• Ireland, Gordon, “The State of the City of the Vatican,” 27 American Journal of International Law 271 (1933).
• Kunz, Josef L., “The Status of the Holy See in International Law,” 46 American Journal of International Law 308 (1952)
• Martens, Kurt, “The Position of the Holy See and Vatican City State in International Relations,” 83 University of Detroit Mercy Law Review 729 (2006)
• Morss, John R. (2015). "The International Legal Status of the Vatican/Holy See Complex". European Journal of International Law. 26 (4): 927. doi:10.1093/ejil/chv062. hdl:10536/DRO/DU:30081648  . 
• Shine, Cormac (2018). "Papal Diplomacy by Proxy? Catholic Internationalism at the League of Nations' International Committee on Intellectual Cooperation". The Journal of Ecclesiastical History. 69 (4): 785–805. doi:10.1017/S0022046917002731. 
• Wright, Herbert, “The Status of the Vatican City,” 38 American Journal of International Law 452 (1944)

• Melanie Black, The Unusual Sovereign State: The Foreign Sovereign Immunities Act and Litigation Against the Holy See for Its Role in the Global Priest Sexual Abuse Scandal, Wisconsin International Law Journal, Volume 27
• O'Bryan v. Holy See (6th Cir., Sept. 17, 2007)