Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan)2020 •
Penelitian ini bertujuan ini mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan informan yang berjumlah 8 orang yang ditentukan secara purposive sampling kemudian data diperoleh melalui studi dokumen dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis interaktif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan administrasi kependudukan sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang diimplementasikan lembaga teknis daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan yang berhubungan dengan pelayanan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Pindah Domisili,...
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMBUATAN KARTU KELUARGA DALAM MEMBERIKAN HAK ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KEPADA MASYARAKAT (Study Pada Kantor Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis)Berdasarkan pengamatan, masyarakat di Kecamatan Cidolog masih banyak yang belum memperbaharui data dalam kartu keluarga (KK), dikarenakan proses yang lama dan tidak ramah. Untuk itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana petugas Kecamatan dalam memberikan hak administrasi kependudukan kepada masyarakat di Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis dari persepektif kualitas pelayanan publik. Kami menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari 14 informan dengan menggunakan teknik purposive sampling untuk pengambilan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi, dan wawancara. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Pasolong. Berdasarkan hasil temuan, pada dimensi kehandalan, pelayanan yang diberikan sudah cukup handal, pada dimensi daya tanggap, proses pelayanan masih kurang responsive, pada dimensi jaminan, pelayanan yang diberikan dapat me...
Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
IMPLEMENTASI HUKUM ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI PERATURAN DAERAH2023 •
Tujuan dari penelitian ini ingin menemukan isi kandungan, implementasi, dan posisi Undang-Undang Adat Lembaga Kota Bengkulu dalam bingkai hukum Nasional. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Undang-undang Adat Lembaga Kota Bengkulu terdiri dari 9 bab dan 84 pasal yang berisi tentang: Hal bertunangan, lari melarikan, bimbang, nikah, sarak atau bercerai, keramaian, pemindahan harta dan angkat anak, pusaka, dan penjagaan yang tersebut di atas. Beberapa pasal masih diterapkan dalam masyarakat misalnya pasal 37 tentang wali nikah, pasal 43 tentang taklik nikah, pasal 49 tentang permintaan sarak/cerai, pasal 63 tentang ketetapan anak pasca cerai, dan pasal 71 tentang wasiat. Dalam lingkup Nasional, undang-undang adat lembaga ini diberlakukan melalui sebuah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003. Simpulan dari penelitian ini adalah pada saat ini, posisi pengesahan keberlakuan adat di Kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa undang-undang adat kota Bengkulu adalah bagian dari sistem peraturan Indonesia yang diakui oleh peraturan daerah.
Pasal 4 ayat 1 vis a vis 18 ayat 7
Jurnal Bina Administrasi
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK) DI KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG2017 •
This study is aimed to examine the quality of service of Family Card in Cileunyi District, Bandung Regency. The variables studied in this study are Quality of Service, with the following indicators: first, physical evidence (tangibles) consisting of buildings, parking facilities, comfort waiting room and employee appearance; second, reliability which consists of the provision of services according to the promise and on time; Third, responsiveness, consisting of the alertness of the officers to help serve and deal with community grievances, and ease in obtaining information; fourth, assurance consisting of friendliness and courtesy, the ability to provide security in the environment Cileunyi District; and fifth, empathy which consists of understanding and understanding of the wishes and needs of the community in making the Family Card. The research method used in this research is descriptive method of analysis with the type of approach is qualitative, while the primary data collection technique is done by semi-structured interviews by providing open questions to the service user community and service providers in District Cileunyi Bandung Regency, assisted by secondary data derived from literature study and field observation. The results showed negative statements of research indicators that can be obtained from the results of interviews with the community as the recipient of the service, this shows that the service of making KK provided in the District Office Cileunyi Bandung Regency did not run in accordance with the community expectations. Thus it is known from the analysis that the quality of service making Family Card in Cileunyi District of Bandung Regency has not been optimally. To handle the control system quality or service quality to meet the expectations of the community, the Cileunyi sub-district together with the service provider must improve the quality of the service by paying serious attention to the service quality dimensions and providing excellent service that focuses on the community as the recipient of the service.
Aqlam: Journal of Islam and Plurality
AKOMODASI BUDAYA LOKAL DALAM LEGISLASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIACulture as a result of the free and dual human creative power of the natural world, it encompasses the material matters (Immaterial) and Maddi (material), real and unreal objects, Malmusah and Ghairu malmusah (palpable and untouched). Essentially, culture (Tsaqafah) is expressed as the product of human reason consisting of patterns, steady attitudes, thoughts, feelings, and reactions obtained and is primarily derived by symbols that make up its achievement independently of human groups. The nature of this Islamic responsiveness has been built by the Prophet (s) when prohibiting Khamr, forbidding the worship of idols and other shari'ah. How Rasulullah saw is very careful and gradual in doing da'wah, so achieved the success of da'wah in upholding Islamic creed and shari'ah at that time. Today many problems in the establishment of law and legislation, legislators are more concerned with intellectual subjectivity and importance than the objectivity of humanity to the benefit, resulting in policies that are not responsive to the needs of society. The author in this context tries to inventory the various local wisdom of the Muslim community in the archipelago that is relevant as an approach in establishing legislation based on local culture.
Article 143 section (2) Law Number 32 Years 2004 concerning Local Government contending that by law can load six-month coop crime threat at longest or maximun Rp. 50.000.000,00 (fifty million rupiah). While in section (3) the law give authority to local goverment to load the crime in the out off the this regulation. This regulation by itself give authority at local government to specify crime threat or maximal penalty. Even give crime threat besides the crime serve a sentence and penalty. The Result this research that in the reality Rule of Crime in Local Regulation in Purbalingga still not yet applied the mentioned, is even found also not clear of arrangement of rule of crime in Local Regulation Sub-Province of Purbalingga, like: boundary inexistence upper and lower in rule of crime, there is no him clarity of qualifikasi glare at alternative, or cumulative or alternatif-cumulatif, there is no him rule of attempt penalization. What for the reason this research give recommendation for this local regulation.
ABSTRAK Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. Berdasarkan LRA tersebut pembaca laporan dapat membuat analisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan. Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting. Belanja daerah mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Belanja adalah penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. Objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas PPKAD. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan cara membuat deskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian, dimana pada analisis keserasaian dilakukan analisis belanja operasi terhadap total belanja, analisis belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efisiensi belanja, diketahui bahwa kinerja belanja terhadap. ABSTRACT Budget Realization Report (LRA), which published the local government to provide information that is useful to assess the financial performance area. Therefore, the LRA became one financial accountability reports main areas. The LRA is based on the readers can make the analysis of the performance of the financial statements of the analysis of income, expenditure analysis, and financial analysis. Expenditure in the Budget Realization Report is an essential component. Shopping areas reflect the policy of the local government and regional development direction. Shopping is a decrease in assets or increase in debt used for various activities in the accounting period. The object of research is the Department of Revenue Finance and Asset Management at Kotamobagu. The research objective was to analyze the performance of expenditures in the Budget Realization Report (LRA) at the Department of PPKAD.
Revista latinoamericana de teología
Papel de la teología en el mundo actual2008 •
2019 •
Archives de sciences sociales des religions
LEMAIRE (Jacques), éd., Franc-maçonnerie et politique2007 •
AION-or (Annali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Sezione orientale
Following in the footsteps of the Sun: Gilgameš, Odysseus and solar movement2022 •
2019 •
Metabolic Brain Disease
Effects of myo-Inositol Versus Fluoxetine and Imipramine Pretreatments on Serotonin 5HT2Aand Muscarinic Acetylcholine Receptors in Human Neuroblastoma Cells2004 •
Politique et Sociétés
Les mouvements sociaux. Diversité, action collective et globalisation de Antimo L. Farro, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2000, 260 p2001 •
Journal of Business & Economics Research (JBER)
Managing A Franchise System: A Literature Review And A Synthesis2013 •
2015 •
2018 •
2013 •