PERAN ADMINISTRATOR DALAM KEBERLANJUTAN KOTA DAN KOMUNITAS Nama Penulis: Deanisa Adinda Sephina Nomor Pleton: 8 PENDAHULUAN Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlangsung 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat secara resmi telah menetapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Salah satu Tujuan SDGs adalah mengatur tata cara dan prosedur masyarakat yang damai tanpa kekerasan, nondiskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka serta kerja sama kemitraan multi pihak. Salah satu dari tujuh belas pembangunan berkelanjutan adalah keberlanjutan kota dan komunitas. Poin ini menjelaskan tentang bagaimana membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, melalui RAN TPB ditetapkan 10 target nasional. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Peran administrator khususnya administrator publik disini sangat dibutuhkan. Karena administrator publik inilah yang akan terjun langsung dalam membantu pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Administrator publik lah yang akan menjadi media pembantu dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Begitu juga sebaliknya, pemerintah akan menggunakan keahlian administrator publik dalam membantu menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Tentu saja kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarkat. PEMBAHASAN Ada beberapa target dalam membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan, diantaranya sebagai berikut: Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan bagi semua, meningkatkan keamanan jalan, dengan memperbanyak transportasi publik, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dari mereka yang berada di situasi rentan, perempuan, anak-anak, orang dengan disablitas dan manula Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang-ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, dan hijau, terutama bagi perempuan dan anakanak, manula dan orang dengan disabilitas Mendukung hubungan ekonomi, sosial dan lingkungan yang positif diantara area urban, peri-urban dan rural dengan menguatkan perencanaan pembangunan nasional dan regional Pada tahun 2020, secara substantif meningkatkan jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang terintegrasi menuju inklusif, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, tahan terhadap bencana, dan mengembangkan dan mengimplementasikan, sejalan dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, dan manajemen resiko bencana yang holistic pada semua level. Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, setiap saat senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban dan teknologi. Berbagai aspek administrasi sebenarnya telah ada dan dijalankan semenjak peradaban manusia mulai terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya ilmu nya saja yang terus berkembang namun tugas seorang adminstrator publik juga berkembang seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pemikiran dalam administrasi yang berkembang selanjutnya sangat dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi, seperti administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di tengah-tengah masyarakatnya dan tidak di atas atau terisolasi darinya (Montgomery, 1988). Pemikiran ni selain ingin menempatkan administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Implikasi lain dari pemikiran tersebut adalah bahwa sistem administrasi memiliki dimensi ruang dan daerah yang penyelenggaraannya juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Kesemua itu menuntut reorientasi peranan administrasi publik. Pada dasarnya administrasi publik baru itu ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. Dengan begitu, 3 administrasi publik haru mengubah pola pikir yang selama ni menghambat terciptanya keadilan sosial. KESIMPULAN Peran administrator publik akan menentukan berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan oleh pemerintah serta merupakan jembatan penghubung antara yang diamanatkan negara bagi kepentingan masyarakat untuk menerima dan merasakan setiap implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh para administrator publik tentunya melalui pendekatan yang kondusif dan intensif, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut oleh langkah awal dalam pelaksanaan dimengerti oleh pihak yang bersangkutan kebijakan adalah melakukan sosialisasi agar kebijakan yang bersangkutan diketahui, Pendekatan oleh administrator melalui sosialisasi yang intensif secara persuasif akan menunjang terhadap terealisasinya implementasi kebijakan pada setiap program atau kegiatan pemerintah dengan baik dan lancar. Peran administrator khususnya administrator publik disini sangat dibutuhkan. Karena administrator publik inilah yang akan terjun langsung dalam membantu pembangunan kota dan komunitas yang berkelanjutan. SARAN 1. Bagi Pemerintah a. Pemerintah harus terus mensosialisasikan tentang Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs dan target pencapaian kepada masyarakat. b. Pemerintah juga harus menunjukkan aksi nyata dalam mewujudkan SDGs. c. Pemerintah harus membantu masyarakat dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Berkelanjutan. 2. Bagi Masyarakat a. Masyarakat harus sadar akan pentingnya Agenda Pembangunan Berkelanjutan. b. Masyarakat harus terus mengembangkan kapasitas dan SDM agar mampu berpartisipasi dan mewujudkan SDGs.  DAFTAR PUSTAKA 2016. Mengenal 17 Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs) Diakses pada 8 Agustus 2019 dari http://klikgeografi.blogspot.com/2016/12/17-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs.html Kota dan Komunitas yang berkelanjutan. Diakses pada 8 Agustus 2019 dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/11-kota-dan-komunitas-yang-berkelanjutan Tujuan 11. Diakses pada 8 Agustus 2019 dari https://www.sdg2030indonesia.org/page/19-tujuan-sebelas Revitalisasi Administrasi Publik dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Diakses pada 8 Agustus 2019 dari https://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20ginanjar.pdf