Legislasi Dikorupsi dalam Buku "Catatan SAKTI: Korupsi di Sekitar Kita"

Corruption in Indonesia has been recognized in bweaucratic and banking level that nowadays it has entered the legislative level. Uncovered corruption cases on members of Province Legislative Assembly recently follows the implementation of Decree Number 22 Year 1999 that one of the aims is functioning and rolling the legislative assembly. Thus it requires delail evaluation on the causes of the conuption practice in the Legislative Assembly and finally finds ways to prevent such practice.

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 2019

Hukum adat merupakan hukum yang berasal dari hukum tidak tertulis yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan hukum adat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dan politik legislasi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan meninjau keberlakuan hukum tidak tertulis di beberapa daerah dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Pertama, setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, khususnya dalam hal penegakan hukum yang ada. Kondisi ini harus diakomodir dalam sistem hukum nasional yang ada, meskipun tidak optimal dalam pengaturannya. Kedua, RUU Masyarakat Adat yang ada saat ini belum mampu mengakomodir kondisi masyarakat adat yang ada. Pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terkait hal tersebut, sehingga politik legislasi dalam RUU Masyarakat Adat mampu mencerminkan sema...

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

Jurnal Legislasi Indonesia

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

Doktrin "negative legislator" yang disematkan kepada Mahkamah Konstitusi dianggap tidak lagi relevan dalam perkembangan hukum ketatanegaraan masa kini. Alasannya, telah terjadi pergeseran paradigm dalam memutus perkara konstitusi dari "negative" menuju "positive legislator". Artikel ini memberikan analisa terhadap pergeseran tersebut.

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

RESENSI, 2019

Buku “Memahami Hukum Konstitusi Indonesia” ini merupakan karya buku hasil pemikiran dua penulis Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum. dan Hj. Fatria Khairo, S.T.P., S.H., M.H. keduanya merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA). Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu biodata penulis yaitu Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum. meraih gelar Sarjana Hukum nya pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan mengambil jurusan HTN pada tahun 2001. Lalu beliau meneruskan pendidikan Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya pada 2005 dan menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Univrsitas Borobudur pada tahun 2016. Saat ini berprofesi sebagai dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) dengan Jenjang AKademik Lektor oada Kopertis Wilayah II. Baliau juga aktif di beberapa organisasi baik dalam negeri maupun di luar negeri antara lain Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dan International Association of Law School (IALS) di Amerika.

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

Jurnal Litigasi, 2015

Korupsi bukanlah kejahatan baru, tapi kejahatan yang cukup lama. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain. Bahkan merupakan masalah internasional. Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dari kejahatan lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya. Corruption is not a new crime, but a very quaint old crime. Corruption does not only happen in Indonesia, corruption also occurs in other countries. In fact, this is now regarded as corruption is an international problem. Combating corruption always get more attention than other crimes. In general, these criminal acts are not only result in losses to the state (state finances), but may result in a very broad impact, both in the social, economic, security, political, and cultural.

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

kedudukan Paralegal dalam sistem penegakan hukum diIndonesia, 2020

ABSTRAK Tinjaun Yuridis Terhadap Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Oleh: Apriski Wijaya Nim:1611150012. Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi,.SH,.MH dan Pembimbing II: Fauzan,.S.Ag,.MH Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan judul “Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana kedudukan hukum Paralegal dalam sistem hukum di Indonesia dan Bagaimana Sistem pemberian bantuan hukum oleh paralegal dalam Sistem penegakan hukum diIndonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analisis dengan menggambarkan secara sistematis mengenai kedudukan paralegal dalam sistem hukum di Indonesia dan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kedudukan hukum dan sistem pemberian bantuan hukum oleh paralegal dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai kedudukan Paralegal sebenarnya sudah disebutkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun secara khusus dan terperinci baru diatur dan baru memiliki legitimasi formal setelah diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 01 Tahun 2014 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantruan Hukum. Kedudukan paralegal dalam sistem Penegakan hukum di Indonesia bukanlah sebuah profesi hukum, melainkan kesukarelawanan untuk memberikan bantuan hukum oleh seseorang yang telah dilatih dan direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Sistem pemberian bantuan hukum oleh Paralegal lebih kepada pendampingan serta dalam pelaksanaan tugas pemberian bantuan hukum Paralegal harus senantiasa diawasi dan didampingi oleh Pemberi Bantuan hukum yaitu LBH/Advokat Profesional. Cikal bakal Paralegal dalam islam dapat dilihat pada cikal bakal adanya advokat dalam Islam yang dapat ditelusuri lewat praktek al-wakâlah yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Kata Kunci: Kedudukan, Paralegal, Bantuan Hukum, Penegakan Hukum

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

2014

downloadDownload PDFView PDFchevron_right