Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser.
2019
Central Government of Indonesia has committed a political decision to move out its governmental capital city out of Jakarta. The provinces of Central Kalimantan and East Kalimantan in Borneo Island have been pointed out as candidates to reallocate as new governmental capital city. There are several reasons which underpin the idea of moving governmental capital city out of Jakarta. These are among other, are i) physical and environmental carrying capacity of Jakarta city is very limited; ii) over populated compared to its small spatial area; iii) high economic and health costs due to traffic congestion, pollution, social problems and etc; iv) high risk of natural disaster vulnerability i.g volcanic eruptions, floods, sea level raised and so Forth; v) a necessary to separate between business and governmental capital cities; and vi) improve development and economic distribution out of Java Island. Central government has also indicated major criteria which is suitable for the new capital locations, these are: i) natural disaster is likely very limited; ii) natural and land carrying capacities are adequate; iii) the availability of land is widely available; iv) water resource is hugely available; and high environmental carrying capacity. Four principal spatial zones have been proposed for the new location range from core zone for central governmental offices up to an area for extending capital city inf the future. This paper outlines several aspects in terms of historical, geographical, demographic, geo-politic and defence, economic, ecological, regulatory, and socio-cultural related to the establishment and relocation of the new capital city to Central Kalimantan. in addition, simple SWOT analysis is also provided to outline the strength, weaknesses, opportunities, and potential threats that Central Kalimantan might offer and experience if Central Kalimantan is elected as new capital city. A strategy to enhance the strength and opportunity as well as to minimise the weaknesses and threats is also proposed. Finally, future challenges related to the capital city movement is also offered.
Peat restoration as a government strategic program is a hot issue. This was initially thought to be the result of forest and peat fires which were the source of the worst smoke disasters in 2015. The World Bank estimated the impact of economic losses at Rp. 221 Trilliuns. In accordance with Perpres No. 1 In 2016, the government established the Peat Restoration Agency which became the leader in the implementation of peat restoration in Indonesia. It is important to note that peat restoration was designed with the framework of collaboration with many actors. Governments, communities, NGOs and the private sector are key actors in implementing peat restoration (collaborative governance). The actor's approach is the focus of this research by using collaborative governance theory as the main framework of research. This research uses a qualitative method with a case study approach. Researchers found that there was a failure of collaboration between actors in the peat restoration program in Riau. The unclear status of the Regional Peat Restoration Team (TRGD) and the inactivity of the Riau Provincial Government in supporting the peat restoration agenda are the findings of this study. Researchers see there are several factors that cause it to happen. Economic factors are the main because peat restoration is related to investment in forestry and oil palm plantations. Then the cause of the failure of collaboration between these actors was also caused by the lack of commitment from political leaders in Riau. Abstrak Restorasi gambut sebagai program strategis pemerintah adalah isu yang sedang hangat. Ini semula ditengarai akibat kebakaran hutan dan lahan gambut yang menjadi biang penyebab bencana asap terparah pada tahun 2015. Bank Dunia menaksir dampak kerugian ekonomi mencapai Rp. 221 Triliun. Sesuai dengan Perpres No. 1 Tahun 2016, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut yang menjadi leader dalam pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia. Untuk diketahui bersama bahwa memang restorasi gambut dirancang dengan kerangka kolaborasi dengan banyak aktor. Pemerintah, masyarakat, LSM dan Swasta adalah aktor-aktor kunci pelaksanaan restorasi gambut (collaborative governance). Pendekatan aktor menjadi fokus dalam penelitian ini dengan menggunakan teori collaborative governance sebagai kerangka utama penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menemukan bahwa ada kegagalan kolaborasi antar aktor pada program restorasi gambut di Riau. Tidak jelasnya status Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dan tidak aktifnya Pemerintah Provinsi Riau dalam menyokong agenda restorasi gambut menjadi temuan dalam penelitian ini. Peneliti melihat ada beberapa faktor yang menyebabkan itu terjadi. Faktor ekonomi menjadi yang utama karena restorasi gambut berkaitan dengan investasi di bidang kehutanan dan perkebunan kelapa sawit. Kemudian penyebab kegagalan kolaborasi antar aktor tersebut juga disebabkan oleh kurangnya komitmen dari pemimpin politik yang ada di Riau. Kata Kunci: Collaborative Governance, Gambut, Restorasi Gambut PENDAHULUAN Penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih dalam perihal pengelolaan gambut di Indonesia. Upaya untuk merestorasi lahan gambut tentunya sudah ada
Buletin Agrohorti, 2016
Pengelolaan tata air dan pemadatan tanah merupakan syarat awal pengelolaan lahan gambut di perkebunan kelapa sawit. Kegiatan dilaksanakan di Riau dengan tujuan umum mengetahui dan mengikuti praktek perusahaan dalam mengelola lahan gambut untuk tanaman kelapa sawit, serta dengan tujuan khusus mempelajari sistem pengelolaan tata air perkebunan. Kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan mulai Februari – Juni 2013. Pada umumnya sasaran ketinggian air di Perkebunan adalah 25 – 50 cm di bawah permukaan tanah. Sistem drainase terdiri atas kanal utama, kanal cabang, kanal cabang baru, kanal kolektor, parit kolektor, parit tengah, dan field drain. Upaya-upaya untuk mempertahankan ketinggian air antara lain membuat water zoning, memasang piezzometer, pintu air, over flow gate, pintu air parit tengah, pembuatan emergency gate, pemasangan spillway, perawatan kanal, dan pembuatan peta dan SOP sistem pengelolaan tata air. Analisis regresi linier sederhana dilakukan untuk menduga pengaruh curah hujan t...
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Pengabdian Kampus : Jurnal Informasi Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat, 2022
Kerusakan lahan gambut disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya pemanfaatan dengan membuat saluran-saluran drainase yang berlebihan, sehingga lahan gambut basah menjadi kering, dan rawan untuk kejadian kebakaran berulang. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Restorasi Gambut yang bertujuan untuk percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut. Kegiatan Pengembangan masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pendapatan masyarakat melalui usahatani masyarakat di kawasan target prioritas restorasi gambut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa petani di Kampung Misik mengusahakan lahan dengan tidak melakukan pembakaran. Kegiatan pertanian adalah sayur, buah-buahan, yaitu: jagung manis, melon, gambas, pare, bawang daun, dan cabe. Luas lahan yang diusahakan oleh petani rata-rata 550m2, dengan rata-rata pendapatan per periode tanam sebesar Rp. 3.786.417,- atau Rp. 1.262.139,- per bulan, dengan rasio penerimaan dan biaya (R/C) yang paling ...
ABSTRAK Lahan gambut dikenal unik dan multifungsi yang ditunjukkan oleh kekhasannya dalam proses pembentukannya, keragaman bahan penyusun yang diakumulasikan, keanekaragaman flora dan fauna hutannya, fungsi hidrologi dalam bentang lahan alami dan fungsi sebagai pengendalian iklim global. Pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian di Kalimantan dilakukan masyarakat dengan pengetahuan lokal yang berkembang sebagai kearifan dari masyarakat dalam mendayagunakan sumberdaya lahan gambut. Hal ini dipahami mengingat interaksi masyarakat yang mengelola dan memanfaatkan lahan gambut relatif dari waktu ke waktu secara turun temurun. Upaya mempertahankan kehidupannya petani dilahan gambut berupaya memahami dan memanfaatkan lingkungan lahan gambut yang mereka usahakan. Pemanfaatan lahan gambut berbasis kearifan lokal pada subsektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan berupa upaya meningkatkan kesuburan lahan gambut, pola penataan dan pengelolaan lahan gambut, teknologi budidaya, pola tanam dan peralatan pertanian. Pemanfaatan lahan gambut berbasis kearifan lokal pada subsektor peternakan dilahan di Kalimantan lebih mengarah pada perbedaan teknik budidaya yang melepas liarkan hewan peliharaan di hutan rawa gambut untuk dapat memanfaatkan makanan yang ada dihutan rawa gambut. Pemanfaatan rawa gambut berbasis kearifan lokal pada subsektor perikanan pada penduduk lokal rawa gambut di Kalimantan lebih kepada perikanan tradisional dengan sistem beje dan sistem keramba. Pemanfaatan kehutanan gambut berbasis kearifan lokal pada subsektor kehutanan lebih kepada pemanfaatan sumberdaya hutan seperti getah kayu gembor, garu, damar, ramin dan rotan dan pengelolaan berkelanjutan dengan membentuk Organisasi Inggawi Sasamaan (OIS) oleh masyarakat desa Batilap.
Jurnal Manajemen Dayasaing, 2017
CARVAJAL, Helena (coord.). Abriendo historias: perspectivas de estudio sobre el grabado del siglo XV. Universidad de Zaragoza, 2022
Journal of Arabian Studies, 2023
Ore Geology Reviews, 2020
Promet-traffic & Transportation, 1970
Eurosurveillance, 2019
Contraception, 2017
Journal of Chemical Education, 2020
Physics Letters B, 1996
Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS)
Journal of Geography and Geology, 2023
Physiological Reviews, 2019
IET Renewable Power Generation, 2019