PERSPEKTIF KAWIN KONTRAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL BERSERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA

An Overview of Islamic Law on Collective Sacrifice Worship. Collective sacrifice worship has become a phenomenon nowadays. The question may arise is what is the restrictions on the maximum number of people in the sacrifice worship and the costs that need to pay by each participant? This topic requires further discussion based on sharia law in order to answer this phenomenon. There are some differences between sacrifice (qurban) worship and collective sacrifice (qurban) worship that is in terms of the number of participants and the value or price needs to be paid. Those characteristic differences have different impact on the legal review for both of them.

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, 2007

ABSTRAK Upaya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bertutur kata santun merupakan hal yang sangat penting karena masyarakat sekarang ini tengah bergerak ke arahyang semakin maju dan modern. setiap perubahan masyarakat melahirkan konsekuensi-konsekuensi tertentu yang berkaitan dengan masalah nilai dan moral. Salah satu kecenderungan negative dari dampak perubahan dan kemajuan itu adalah pergeeran tata nilai dan pola kesantunan berbahasa masyarakat. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang tidak mengandung muatan makna yang dapat menyinggung perasaan orang lain, memilih, dan menyusun bahasa (kata-kata) yang mencerminkan cermat, logika, dan bersahaja, tanpa mengaburkan makna berarti kita sedang membiasakan diri untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki sikap yang berkualitas tinggi dan berada menuju masyarakat yang madani. Kata Kunci : Kesatuan Bahasa, Hukum islam A. Pendahuluan Fungsi bahasa yang terutama adanal sebagai alat komunikasi atau sebagai media dalam penyampaian informasi. Pemakaian bahas yang kurang akurat, baik kossakayta maupun struktur kalimat, menyebabkan kurang pula informasi yang disampaikan. Dalam hal demikina dapat terjadi salah pengertian diantara pembicara dan pendengar atau diantara penulisn dan pembaca. Banyak informasi yang hilang akibat kurangnya penguasaan bahasa. Selain kekurangan pemakaian bahasa sebagaimana dikemukakan di atas, kensantunan bahasa ternyata juga dapat menjadi penentu keberhasilan komunikasi. Kesantunan bahasa ini sangat penting karena individu (pemakai bahasa) adalah bagian dari komunikasi social yang madani

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

2006

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

digilib.uin-suka.ac.id

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

Marriage registration is one of the family law reformation carried out by muslim countries in the world. The aim is to achieve legal certainty, rule of law, and legal protections of a marriage. Hence, various countries in the Islamic world made the registration of marriage as an obligation which legalized in any regulatory. However, in its implementation, there is a difference perspectives on existence of the registration. In reality, various muslim countries only enforce as administrative requirements and not related to the validity of the marriage because in this case the validity of the marriage remained propped against the provisions of Islamic law.

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

AKIBAT HUKUM PAJAK BERGANDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL, 2023

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh dari pajak berganda terhadap perdagangan global dalam prespektif hukum internasional. Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/ tax treaty memiliki pengaruh yang cukup besar untuk meningkatkan arus investasi dan perdagangan global. Beberapa juga berpendapat dalam perjanjian pajak berganda tidak berpengaruh yang cukup signifikan antara P3B terhadap arus investasi dan perdagangan global. Sehingga perlu kembali dikaji dengan aspek kepastian hukumnya dikarenakan agar dapat terjaganya stabilitas perekonomiaan dalam bidang perdagangan global

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

La Muliyono, 2024

Persoalan sengketa warisan siring kali dihadapi masyarakat, bahkan menimbulkan konflik akibat penyelesaian sengketa waris yang dianggap kurang memberikan rasa adil kepada pihak terkait, sehingga memutus kekerabatan yang pada mulanya penuh keharmonisan. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa waris terkadang menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain belum memperoleh keadilan. Dampaknya adalah perpecahan keluarga. Berdasarkan persoalan inilah penulis membaas lebih jauh bagamana cara menyelesaikan perkara kewarisan. Indonesia yang memiliki beraneka ragam suku, bahasa, dan budaya. Masing-masing mempunyai ciri khas di setiap suku atau daerah, termasuk peralihan kewarisan. Tidak adanya unfikasi hukum waris yang bersifat nasional dan ragamnya, adat kebudayaan Indonesia menggakibatkan pluralisme hukum. Indonesia saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum kewarisan adat, hukum kewarisan barat, dan hukum kewarisan islam. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis suatu permasalahan atau penyelesaian hukum waris melalui penulusuran buku jurnal dan lain-lain. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative. Kata Kunci : Hukum Perdata Islam, Hukum Perdata Nasional, Perbadingan dan Penyelesaian

downloadDownload PDFView PDFchevron_right

In Indonesia, the majority are Muslims too, have known better after the Islamic waqf sign in or before Islam arrived. In the land of Java, institutions endowments have been known in the Hindu-Buddha is the term Sima and Dharma (in the form of some forests given by the king to a person or group of people to take the results) and others. However, these institutions are not exactly the same as waqf institutions in Islamic law. And the designation only in the field of forest land only, or in the form of land alone. Generally, endowments, known at the time before Islam or religions other than Islam is similar to Islam, which is to worship. In the view of Islam, the term public view such property belongs to God, and therefore offering it is eternal and can not be revoked (taken back by waqif). In addition, the property also resistant and stiffened and can not be done again displacements. In Islam, endowments have a lot of settings. So when waqf knew in Indonesia also affect the setting waqf land in Indonesia that designation as places of worship and social regulations made more specific about the endowment in the era after independence. It can be seen from the Act No. 5 of 1960 (BAL) contained in Article 49 on the Rights of the land for the purposes of the sacred and social. (Di Indonesia yang mayoritas juga adalah umat Islam, telah mengenal wakaf baik setelah Islam masuk maupun sebelum Islam masuk. Di tanah jawa, lembaga-lembaga wakaf telah dikenal pada masa Hindu-Buddha yaitu dengan istilah Sima dan Dharma (berupa sebagian hutan yang diberikan oleh raja kepada seseorang atau kelompok orang untuk diambil hasilnya) dan lainnya. Akan tetapi lembaga tersebut tidak persis sama dengan lembaga wakaf dalam hukum Islam. Dan peruntukannya hanya pada bidang tanah hutan saja atau berupa tanah saja. Umumnya, wakaf yang dikenal pada masa sebelum Islam atau oleh agama-agama lain diluar Islam hampir sama dengan Islam, yaitu untuk peribadatan. Dalam pandangan Islam, istilah pandangan umum harta tersebut adalah milik Allah, dan oleh sebab itu persembahan itu adalah abadi dan tidak dapat dicabut kembali (diambil kembali oleh si pewakaf). Selain itu, harta tersebut juga di tahan dan dikakukan dan tidak dapat dilakukan lagi pemindahan-pemindahan. Di dalam Islam, wakaf memiliki banyak sekali pengaturan. Sehingga ketika waqf dikenal di Indonesia juga mempengaruhi pengaturan waqf tanah di Indonesia yang peruntukannya sebagai tempat-tempat peribadatan dan sosial yang dibuatnya peraturan-peraturan yang lebih khusus mengenai wakaf di era setelah kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang terdapat pada Pasal 49 tentang Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.)

downloadDownload PDFView PDFchevron_right